Ads (728x90)

PADANGPOS (Padang) --- Sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan Kuranji, Daliusman mengajak semua pihak untuk memajukan dunia pendidikan di Kecamatan Kuranji. Apatah lagi, sarana prasana fisik pendidikan di daerah ini sudah mulai terpenuhi dan terbilang bagus.

"Saya mengajak semua pihak, baik itu ninik mamak, bundo kanduang, tokoh masyarakat, LSM, dan Pers untuk memajukan dunia pendidikan di Kecamatan Kuranji. Sebab, saya sadar, pembangunan dibidang pendidikan tidak mungkin sukses tanpa keterlibatan semua pihak. Dalam UU Sistem Pendidikan Nasional dikatakan, pembangunan pendidikan itu dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha," ungkapnya, Rabu (25/2/2015) di ruangan kerjanya.

Dari segi sarana prasarana fisik sekolah, ujar Daliusman lagi, sekolah-sekolah dasar di Kecamatan Kuranji terbilang bagus. Persoalannya terletak pada Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih perlu pembenahan. Di Kecamatan Kuranji, sekitar 40 persen guru-guru masih bertaraf pendidikan dibawah S1.

"Sekitar 60 persen guru-guru kita sudah S1, tinggal 40 persen yang berpendidikan D2. Namun sebagian diantaranya, sekitar 25 persen, sedang mengambil program S1 di Universitas Terbuka (UT). Saya selalu menganjurkan kepada guru-guru untuk meningkatkan SDM mereka, sehingga kompetensi yang mereka miliki betul-betul teruji," tegas mantan Koordinator Pengawas Kota Padang ini.

Dikatakannya, guru-guru harus memiliki kompetensi dalam mengajar, mereka harus profesional. Demikian juga kepala sekolah, harus memiliki kompetensi sebagai kepala sekolah, yaitu kompetensi dalam memimpin sekolah. Kepala sekolah diwajibkan untuk tertib administrasi, tertib personal dengan melakukan pembinaan kepada guru dan pegawai, dan tertib keuangan.

Daliusman juga melarang para guru menjual Lembar Kerja Siswa (LKS) di sekolah. Pasalnya, di sekolah sudah ada buku pustaka. Jika wali murid ingin anaknya memiliki buku tambahan, dipersilahkan membeli sendiri di luar sekolah. Demikian juga terhadap dana BOS, Daliusman mewanti-wanti kepala sekolah agar jangan sampai 'mengkorupsi' dana BOS. Kalau kedapatan, maka akan diberi sanksi tegas sesuai aturan. (by)

Post a Comment