Ads (728x90)

PADANGPOS (Padang)-Penyelesaian Pembangunan Pasar Raya Padang, Inpres I, II, III dan IV merupakan persyaratan mutlak dalam pengembalian fungsi kota sebagai pusat perdagangan regional. Minimal, penyelesaian Pasar Inpres II harus dapat diselesaikan di tahun ini sehingga bisa dimanfaatkan untuk menampung sebagian pedagang secara permanen.

Hal itu menjadi sebagian fokus dari kegiatan pembangunan fisik yang disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Padang Nasir Ahmad dalam Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (Forum SKPD) yang digelar di Balaikota Padang, Selasa ( 24/2).

Menurut Sekda, berbagai program dan kegiatan sudah digulirkan sebagai wujud nyata dari upaya bersama untuk merealisasikan visi dan misi Kota Padang sebagaimana yang tertuang dalam Perda Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang 2014 - 2019. Dengan sepuluh program prioritas pembangunan yang diarahkan pada program unggulan yang salah satunya penyelesaian Pasar Raya.

Sedangkan di sektor infrastruktur dan sarana prasarana perkotaan, kata Nasir Ahmad,  Pemko Padang terus mengupayakan peningkatan jalan - jalan kota, penyediaan terminal angkutan kota dan bus serta penataan sistem transportasi kota yang lebih baik, serta melaksanakan betonisasi jalan lingkungan dan pembenahan drainase.

"Begitu juga dengan melakukan rekayasa lalu lintas untuk mengurangi kesemrawutan dan kemacetan lalu lintas di dalam kota," ujar Sekda.

Kemudian dibidang pendidikan dan agama, lanjutnya, Pemko Padang tetap komit untuk penyelenggaraan pendidikan gratis di semua tingkatan serta pemberian beasiswa bagi siswa dan mahasiswa berprestasi dari keluarga miskin.

"Tak ada jalan lain bagi kita untuk membentuk karakter generasi muda yang handal, berakhlak mulia, menjunjung nilai - nilai kearifan lokal, selain dimulai dari pendidikan agama dan mental. Yaitu dengan mencanangkan wirid remaja, didikan subuh, pesantren ramadhan serta MTQ," jelasnya.

Sementara itu di sektor pariwisata, dilakukan revitalisasi objek wisata Kawasan Wisata Terpadu (KWT) Gunung Padang dan objek wisata potensial lainnya menjadi wisata keluarga dan mendorong ekonomi kreatif. Lalu dikaitkan dengan sektor ekonomi yang berbasis masyarakat yang mengarah pada tribina, yaitu bina masyarakat, bina usaha dan bina lingkungan.

"Diharapkan penduduk miskin di Kota Padang akan semakin berkurang dan taraf kehidupan sosial ekonomi masyarakat juga akan meningkat," ulas Sekda.

Dalam Forum SKPD yang dihadiri Ketua DPRD Kota Padang Erisman, Wakil Ketua Muhidi dan beberapa anggota DPRD Kota Padang lainnya ini, Sekda mengharapkan para para Camat menyampaikan usulan - usulan yang perlu disikapi oleh setiap SKPD.

"Kita harapkan SKPD diharapkan sungguh - sungguh mendengarkan aspirasi dan usulan dari seluruh kecamatan. Lakukanlah analisis dengan benar dan matang untuk kemudian diakomodir dan disinkronkan dalam rencana kerja," tegas Sekda.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Padang Erisman berharap poin - poin yang dibahas di Forum SKPD ini merupakan aspirasi dari masyarakat luas sehingga nanati rewalisasinya juga akan menyentuh seluruh masyarakat.

"Pembangunan fisik yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat seperti riol, rumah kumuh dan tak layak huni yang masih ditemukan di masyarakat," ujarnya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Padang, Hervan Bahar menjelaskan, tujuan digelarnya Forum SKPD ini antara lain, untuk menyelaraskan program dan kegiatan SKPD dengan usulan program serta hasil Musrenbang di kecamatan. Kemudian mempertajam indikator target program dan kegiatan SKPD sesuai tupoksi dengan mengacu pada target kinerja RPJMD 2016, menyesuaikan prioritas rencana kerja SKPD dengan Plafon/PAGU dana SKPD yang termuat dalam prioritas pembangunan daerah.

Selain itu, jelas Hervan, menyelaraskan program dan kegiatan antar SKPD dengan SKPD lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan daerah.

"Juga untuk menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan PAGU indikatif untuk masing - masing SKPD. Sehingga nanti dapat ditentukan pembiayaan yang dapat dikafer dari APBD Kota Padang, Provinsi dan Nasional," tutupnya.(Humas - Padang)

Post a Comment