Ads (728x90)

PADANGPOS, (Padang)
Didi Aryadi  Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BMP2T), berserta jajarannya mengaku hanya mempercepat proses pengurusan izin gangguan yang diajukan oleh pelaku usaha, termasuk izin tempat hiburan di Kota Padang. Pelayanan prima, wajib diberikan kepada pelaku usaha yang membuka usaha di kota ini.

"Prinsipnya, kami hanya mempercepat proses pengeluaran izin, termasuk izin gangguan yang diajukan oleh pelaku usaha tempat hiburan, apakah itu karoke, cafe music room, pub atau yang lainnya. Syaratnya harus ada izin tetangga, tidak boleh bersebelahan dan berhadapan langsung dengan rumah ibadah dan sekolah. Sedangkan berapa jaraknya dari rumah ibadah, dan sekolah tidak diatur," cakapnya ketika dikonfirmasi www.bentengsumbar.com, Selasa (31/3/2015) di ruangan kerjanya. 

Waktu beroperasinya tempat hiburan juga diatur, jelas Didi Aryadi lagi. Mereka hanya boleh buka sampai pukul 24.00 WIB. Mereka juga dilarang melakukan kegiatan yang mengarah kepada perbuatan judi, maksiat, penyakit masyarakat, transaksi narkoba, dan miras. Jika mereka melanggar, maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang ada. 

"Untuk usaha tempat hiburan, seperti karoke, cafe music room, pub atau sejenisnya, hanya boleh buka dari jam 10.00 WIB sampai pukul 24.00 WIB. Selain itu, tidak boleh melakukan kegiatan yang mengarah pada perbuatan judi, maksiat, penyakit masyarakat, menjual narkoba, dan miras," tegasnya. 

Pada bulan Desember 2014, tutur Didi Aryadi, ada 3 (tiga) tempat hiburan yang dikeluarkan izin gangguannya, yaitu CV Musik Jaya Abadi dengan jenis usaha karoke, Happy Family dengan jenis usaha cafe, musi room, dan karoke, dan PT Multi Buana Usaha atau Tee Box Comunity Center dengan jenis usaha karoke, dan pub. Pada Maret 2015, dua tempat karoke juga dikeluarkan izinnya, yaitu Karoke Millenium dan Grande Karoke.

Dikatakan Didi, dasar hukumnya adalah Peraturan Walikota Padang nomor: 27 tahun 2014 tentang Izin Gangguan. Izin gangguan berlaku selama perusahaan atau objek usaha masih menjalankan usahanya dengan ketentuan didaftar ulang setiap 2 (dua) tahun sekali dan wajib diajukan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sebelum batas waktu daftar ulang. Izin gangguan ini dapat dibekukan atau dicabut apabila pemegang izin tidak memenuhi kewajiban dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. (tf/by)

Post a Comment