Ads (728x90)

PADANGPOS,  (Jakarta)
 Juru Bicara Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) Irfan Idris meminta Presiden Joko Widodo diminta segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk mencegah Warga Negara Indonesia (WNI) berangkat ke negara rawan konflik.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang membidangi Agama, Sosial dan Pemberdayaan Perempuan, Saleh Daulay mempertanyakan kegentingan diterbitkannya Perppu tersebut.

"Pertanyaannya, apakah fenomena kepergian WNI ke daerah ISIS sudah dapat dikategorikan sebagai hal ikhwal kegentingan yang memaksa? Kalau sudah dianggap genting, presiden boleh saja mengeluarkan perppu," kata Saleh dalam pesan singkatnya yang diterima wartawan di Jakarta, Kamis (19/3/2015).

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengatakan, perlu juga ditelusuri tentang ada atau tidaknya dasar hukum lain yang bisa dipergunakan untuk melarang WNI pergi ke suatu negara wilayah tertentu. Menurut Saleh, jika ada ketentuan yang mengatur hal itu, tentu perppu belum dibutuhkan.

"Selain itu, andaikata perppu dikeluarkan, lalu apakah hal itu serta merta bisa menghalangi WNI ke sana? Pasalnya, mereka yang berangkat tidak pernah menyebut tujuannya ke sana. Mereka masuk dari negara-negara lain yang berbatasan dengan Irak dan Syiria. Kalau seperti itu, tidak bisa dijamin bahwa perppu itu akan efektif dan berfungsi sebagaimana yang diharapkan," tambahnya.

Lebih lanjut Saleh mengatakan langkah alternatif konkrit yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah dengan memerintahkan kedutaan Indonesia di negara-negara yang berbatasan dengan wilayah ISIS untuk memantau mobilitas WNI.

Menurutnya, Kedutaan harus memastikan bahwa tidak ada WNI yang melintasi perbatasan.
"Jika pegawai kemenlu kurang, untuk sementara mungkin boleh saja ditambahkan. Dengan begitu, WNI bisa dihalangi untuk bergabung dengan ISIS," kata Saleh. di kutib dari tribun.

Post a Comment