Ads (728x90)

PADANGPOS, (Jakarta),
Sistem penyaringan anggaran e-budgeting yang diyakini Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bakal tangkal anggaran siluman di APBD DKI 2015 terus menuai pro-kontra.
Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi menilai, bukan soal sukses atau tidaknya e-budgeting menangkal 'siluman'. Namun menurutnya program itu dinilai 'mengebiri' peran legislatif atau DPRD DKI dalam melakukan fungsi pengawasan dan hak budgeting.
"Karena e-budgeting adalah program yang dirancang agar eksekutif berjalan tanpa ada kontrol parlemen," kata Adhie, di seminar di Kampus Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Jakarta Timur, Selasa (17/3/2015).
Dirinya menjelaskan, program itu merupakan bentuk dari 'standarisasi' yang dipakai organisasi seperti Bank Dunia untuk mengawasi dana yang dipinjamkannya ke pemerintah negara-negara seperti Indonesia.
"Dengan memakai sistem e-budgeting maka Bank Dunia bisa memantau kalau ada anggaran yang dibelanjakan tidak sesuai keinginan mereka misalnya," katanya.
Lebih lanjut menurutnya, Bank Dunia mengharuskan pembelanjaan anggaran menggunakan merek-merek yang juga sudah harus diakui secara internasional, alias sesuai standar yang telah mereka rekomendasikan.
Dengan begitu, kata Adhie, pemerintah dibuat untuk tak lagi perlu mengindahkan usulan legislatif untuk pembahasan anggaran. Upaya pelemahan, kata Adhie juga dibarengi dengan 'pembusukan' terhadap citra lembaga legislatif.
"Misal dengan tudingan sebagai sarang siluman, sarang koruptor dan sebagainya yang membuat standing moral mereka (legislatif) rontok di mata masyarakat," katanya.
Sementara itu ahli hukum tata negara Margarito Kamis berpendapat, peran legislatif dalam pembahasan anggaran sangat penting untuk mengimbangi pemerintah agar tidak berubah jadi otoriter.
Menurutnya, dalam konteks kisruh APBD DKI 2015, Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengeluarkan pernyataan menyesatkan saat menyebut usulan anggaran dari DPRD DKI dengan istilah 'dana siluman'.
Padahal, kata dia, jika ada sebuah anggaran 'nyelonong' masuk draf APBD di luar yang sudah disepakati Pemprov-DPRD DKI, maka yang harus disalahkan adalah Pemprov DKI. Dan ulah Ahok yang menyerahkan draf APBD yang bukan hasil kesepakatan dengan dewan ke Kemendagri, ditegaskan Margarito, adalah jelas salah.
"Pemprov DKI harus didudukkan sebagai dinyatakan bersalah, karena pakai APBD yang bukan disepakati bersama. Sehingga bagi saya, pansus angket DPRD harus terus bergulir untuk mengusut ini agar bisa berujung pada pemakzulan (Ahok)," ujarnya.

Post a Comment