Ads (728x90)


PADANGPOS,  (Padang),
Keberhasilan roda pemerintahan dan program kepala daerah salah satunya berkat kinerja Sumber Daya Manusia (SDM) di pemerintahan tersebut. Oleh karena itu, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) perlu ditunjang dengan pengetahuan antara lain seperti Undang-Undang tentang kepegawaian.

Rabu (18/3), Badan Kepegawaian Daerah Kota (BKD) Kota Padang menyelenggarakan sosialisasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Kegiatan ini digelar di ruangan CAT milik BKD di Kompleks Perkantoran Pemko Padang di Aia Pacah dan dibuka langsung Walikota Padang diwakili Asisten III Bidang Administrasi, Ir. Corri Saidan, M.Si.

Dikatakan Corri, dengan digelarnya sosialisasi ini diharapkan seluruh pegawai di Pemko Padang mengetahui Undang-Undang ASN (UU ASN) secara menyeluruh.

“Melalui sosialisasi ini diharapkan seluruh pegawai memahami UU ASN,” katanya di depan seluruh peserta.

Ditekankannya, ASN memiliki peran dan tugas penting seperti pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta mempererat persatuan bangsa. Disebut sebagai pelaksana kebijakan publik, ASN diharuskan melaksanakan tugas sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang ada.

“Apapun kebijakan dari pusat ke daerah, pegawai mesti melaksanakannya sesuai dengan koridornya,” kata Corri.

Selain itu, ASN diharapkan menjadi pelayan publik. Karena itu ASN mesti menempatkan dirinya menjadi seorang pelayan kepada masyarakat.

“Setiap masyarakat yang datang untuk berurusan wajib dilayani,” tambahnya.
Sementara, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Padang melalui Kepala Bidang Pengendalian, Fitri Abu Hasan mengatakan tujuan diadakannya sosialisasi ini diantaranya bagaimana pegawai atau Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemko Padang agar semakin meningkatkan integritasnya.

“Baik ASN terlepas dari KKN, tidak mudah dimasuki politik dan sebagainya yang dirasa mengganggu kinerja dan pelayanan,” ujarnya.

Dikatakannya, adapun permasalahan yang ditemukan hingga saat ini, melalui sosiliasi ini akan diselesaikan. Baik dari beberapa masukan, usulan akan diterima dan dijawab oleh narasumber. Seperti identik permasalahan berupa sistem rekrutmen pegawai, pengangkatan, penempatan dan promosi wajib berdasarkan kecocokan sesuai perimbangan dari kompetensi dan kualifikasi.

“Jadi, ini sebenarnya telah diatur, namun sejauh ini BKD Padang alhamdulillah terbilang cukup maksimal. Semoga ke depan, berbagai permasalahan dibenahi lagi agar tidak terjadi berbagai kekeliruan.

Selain itu, dari segi kinerja, setiap ASN disiplin yang wajib diutamakan,” imbuh Fitri.
Kegiatan sosialisasi ini digelar selama dua hari, (18-19/3). Sebanyak 80 peserta dari kalangan Pejabat Pengelola Kepegawaian di seluruh jajaran SKPD yang ada di Pemko Padang.

Asisten III, Corri Saidan didapuk menjadi pemateri dalam sosialisasi itu. Dalam pemaparan materi dan diskusi, Corri Saidan menerangkan bahwa ASN dibagi menjadi dua, yakni PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Perihal PNS, pengangkatannya melalui pejabat pembina kepegawaian, sehingga semua aturan yang mengikat PNS tersebut harus diikuti dan diketahui.

Sedangkan P3K diangkat melalui peraturan yang dikeluarkan daerah masing-masing. “Meski belum punya petunjuk teknis, akan tetapi secara nomenklatur semuanya (PNS dan P3K-red) masuk dalam ASN,” katanya.(tf/cr/dv)


Post a Comment