Ads (728x90)

PADANGPOS (Padang)
Suhu politik di Sumatera Barat, terutama di Kenagarian Pauh IX Kota Padang mulai memanas menjelang pelaksanaan pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumatera Barat. Hal ini dibuktikan dengan desakan ninik mamak di kepengurusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pauh IX yang meminta Forum Komunikasi Anak Nagari (FKAN) Pauh IX bersikap independen dalam proses pemilihan kepala daerah (Pilkada).

"Saya minta kepada FKAN Pauh IX jangan terlibat dalam dukung mendukung calon kepala daerah. Apatah lagi, dalam waktu dekat akan digelar pemilihan gubernur. FKAN jangan sampai terlibat berpolitik semacam itu," ungkap Ahmad As Datuk Maharajo Basa, Ketua KAN Pauh IX saat bersilaturahmi dengan segenap pengurus FKAN, Rabu sore (4/3/2015), bertempat di Lantai II Gedung Balai Adat Pauh IX.

                                                                                                        PADANGPOS  (Padang),
Permintaan KAN tersebut disanggupi oleh FKAN Pauh IX Kota Padang. Menurut Wakil Ketua FKAN Pauh IX Zamri Yahya, secara kelembagaan FKAN Pauh IX tidak akan terlibat dalam dukung mendukung calon dalam pilgub Sumatera Barat.

"Saya sudah beberapa kali diskusi dengan Ketua FKAN, Evi Yandri Rajo Budiman. Sampai saat ini, Ia masih komit tidak akan berpolitik atau terlibat politik pada pilgub mendatang. Jadi, saya rasa ninik mamak tidak usah ragu tentang hal tersebut," cakapnya.

Dikayakan Bang Yahya, panggilan akrab Zamri Yahya, sudah banyak pengalaman dalam dukung mendukung calon kepala daerah. Untungnya untuk pembangunan nagari tidak ada dirasakan. Nagari Pauh IX atau Kuranji tetap seperti itu juga.

"Maliek contoh ka nan sudah, tuah ka nan manang, tidak ada untungnya bagi kami dukung mendukung calon kepala daerah. Sebab tidak membawa perubahan yang berarti bagi pembangunan nagari. Kuranji tetap seperti ini juga, tak banyak yang berobah," tegasnya.

Sebaliknya, ujar Bang Yahya, FKAN Pauh IX juga meminta ninik mamak, terutama KAN secara kelembagaan untuk tidak dukung mendukung calon kepala daerah. Sebab, sesuai arahan KAN, maka tidak perlu itu dilakukan karena tidak ada untungnya bagi pembangunan Kuranji.

"Kami juga meminta ninik mamak untuk tidak ikut dukung mendukung calon. Kalau toh KAN akan mendukung calon tertentu, harus calon itu yang mendatangi ninik mamak dan dibuat kesepakatan yang jelas, yang menguntungkan bagi pembangunan nagari. Kalau hanya sekedar janji politik, bagus ditolak saja. Jangan pula nanti ninik mamak yang mendatangi calon tertentu. Nanti wibawa ninik mamak hilang di mata anak nagari," tegasnya. (001)

Post a Comment