Ads (728x90)

PADANGPOS, (Agam)
Sebagai sebuah intsansi pemerintah, harusnya memberikan pelayanan yang optimal kepada publik, khususnya kepada masyarakat yang berurusan di kantor milik pemerintah.

Namun hal ini berbeda jauh dengan yang dirasakan di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Wilayah Kabupaten Agam, yang saat ini mendapat sorotan dari masyarakat, karena adanya pungutan liar (pungli) terhadap masyarakat yang hendak memasukkan surat ke kantor milik pemerintah tersebut.

Seperti yang dialami oleh Salah seorang warga Batu Hampa, Kenagarian Kampung Tangah Kecamatan Lubukbasung, Yusnidar (50) yang berniat memasukan surat sanggahan tanah milik adat sesuai prosedur ke BPN Agam, pada Jumat (6/3/) kemarin.

Namun ketika dia memasukkan surat sanggahan tersebut dan berurusan dengan salah seorang pegwai BPN Agam atas nama Sudirman, dirinya malah dimintai biaya sebesar Rp 50 ribu.

” Ketika saya memasukkan surat sanggahan ke BPN Agam, salah seorang pegawai yang melayani saya meminta biaya terkait memasukkan surat ke BPN, karena petugas tersebut meminta uang, saya menjadi heran dan bertanya-tanya, karena sepengetahuan saya, bahwa untuk memasukkan surat dan berurusan di BPN tidak di kenakan biaya atau gratis, kok sekarang malah dimintai biaya.

Pegawai tersebut meminta biaya kepada saya Rp 50 ribu agar surat yang saya masukkan bisa di proses, kemudian saya tanyakan, ini biaya apa?, apakah ada ketentuan khusus atau aturan dari BPN apabila memasukkan surat harus membayarkan biaya?, kemudian petugas tersebut menjawab bahwa biaya tersebut untuk uang transportasi dirinya mengantarkan surat” ujarnya.

Sementara itu, ketika wartawan mencoba menanyakan terkait adanya tindakan pungli di kantor BPN Agam, Kaairul selaku Kepala Tata Usaha (KTU) Di BPN Agam membenarkan, bahwa memang ada salah seorang pegawainya yang meminta uang Rp50 ribu untuk biaya transportasi pegawai yang akan mengantarkan surat. Menurutnya, mengantarkan surat itu membutuhkan biaya membeli minyak motor yang tidak di tanggung oleh kantor.

” Memang ada pegawai kita meminta uang kepada masyarakat yang berurusan disini untuk memasukkan surat sanggahan, dan diminta biaya sebesar Rp 50 ribu. Uang tersebut digunakan untuk biaya transportasi pegawai kita yang mengantarkan surat di lapangan” ujar Khairul, kepada padangtoday.com, Senin (9/3) di Lubukbasung.

Namun ketika ditanya oleh wartawan apakah ada peraturan khusus terkait tarif yang di bebankan kepada masyarakat yang hendak memasukkan surat ke BPN Agam, Khairul menjawab, bahwa sampai saat ini tidak ada peraturan untuk pemungutan biaya pelayanan kepada masyarakat, ini hanya untuk biaya transportasi semata.

Selain itu ketika ditanya apakah pegawai di BPN Agam tidak digaji atau di berikan biaya transportasi untuk mengantar surat, Kahirul menambahkan bahwa memang tidak ada biaya untuk petugas yang mengantarkan surat di BPN Agam, sehingga petugas harus meminta biaya tersebut kepada masyarakat yang hendak berurusan dengan BPN Agam. (martunis)

Post a Comment