Ads (728x90)

PADANG POS(Padang)-Tampaknya, anggota  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat masih terpuranggah dalam menentukan formula yang tepat untuk pengelolaan dana hibah PT Rajawali yang jumlahnya sudah mencapai Rp 63 miliar.

Meskipun  rapat paripurna DPRD pada akhir Desember lalu telah menyetujui Perda Nomor  4 Tahun 2009 Tentang Pendirian Yayasan Minangkabau agar  dicabut. Anehnya , untuk  ketuk palu secara resmi terkait pencabutan Perda ini ternyata  masih belum terlaksana. 

Ketua Pansus  pembahasan Perda Yayasan Minangkabau, Nofrizon heran  tentang pembentukkan dan  pengelolaan dana tersebut."Seminggu yang lalu kita telah melakukan pembahasan dengan pihak Pemprov. Dalam pembahasan itu pemprov  berjanji akan menyusun konsep pengelolaan selama  sepuluh hari.’’Saat ini kita ( DPRD)  masih menunggu usulan atau konsep yang akan diusulkan Pemrov Sumbar,’’jelasnya.

Menurut  Nofrizon, usulan  tersebut akan diparipurnakan untuk meminta persetujuan fraksi-fraksi di DPRD Sumbar. Namun sebelum persertujuan fraksi   diminta, tentu akan kita lihat seperti apa sistem pengelolaan  Yayasan Minangkabau itu, ‘’ungkap kader Demokrat ini.

Dia mengaku heran, masak sejak dari tahun 2009 lalu hingga sekarang dananya tak bisa dipergunakan, padahal  jumlahnya telah mencapai Rp63 miliar. Kendati demikian DPRD tak bisa semena-mena dalam memutuskan pengelolaan yayasan  kedepannya, sebab itu uang rakyat, sehingga kita  butuh pertimbangan yang matang untuk mencarikan bentuk, ‘’katanya. 

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V (yang membidangi pembahasan Perda Yayasan Beasiswa Minangkabai), Armiati mengatakan, pada prinsipnya DPRD setuju Perda ini dicabut. Namun demikian dibutuhkan konsep dari pemerintahan daerah setelah Perda dicabut akan dikemanakan uang yang masih mengendap tersebut.

"Untuk menentukan mekanisme peyaluran beasiswa dan kriteria yang akan menerima beasiswa ini tentunya harus jelas dulu sebelum dilakukan pencabutan. Kepada kita  pemerintah daerah melalui biro hukumnya berjanji untuk  menyiapkan konsepnya sesegera mungkin ," terangnya.

Dia Juga menjelaskan,  DPRD sendiri menginginkan dalam pengelolaan yayasan itu  hendaknya  dana awal dari uang hibah ini tidak hilang.  Tapi yang dipakai adalah bunga deposito dari dana yang ada. Saya berharap, dalam penyaluranya diharapkan yang menerima  dana yayasan ini  memang orang yang  membutuhkan, bukan kelompok tertentu saja, ‘’tegasnya.(  yos )

Post a Comment