Ads (728x90)


PADANGPOS.COM.  (Padang),
Akhir – akhir ini kasus krisis air bersih di daerah perkebunan yang ada di  Provinsi Sumbar kerap terjadi. Namun hasil analisis Walhi Sumbar,  daerah yang parah  krisis air bersihnya kebanyakan di kawasan  perkebunan sawit seperti, Kabupaten Pasaman Barat, Dharmasraya, Agam dan Pesisir Selatan.

‘’Kebanyakan daerah Sumatera Barat   yang paling parah krisis air bersihnya yaitu  daerah memiliki perkebunan sawit, tetapi hal ini sifatnya tidak berkelanjutan ,’’kata Deputi Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumbar Desriko Senin(27/4).

 Menurut Desriko pada umumnya daerah-daerah yang berbasis perkebunan sawit ini  sangat rentan dengan masalah krisis air bersih. Sebab, tanaman sawit adalah jenis tanaman yang paling banyak membutuhkan air, dimana dalam satu batang sawit membutuhkan air sebanyak 12 liter lebih per hari.

Banyaknya pohon kepala sawit membutuhkan air,  sehingga air yang terdapat dipermukaan tanah habis untuk mengairi tanaman tersebut. Akibatnya, masyarakat yang berada di sekitar kawasan perkebunan sawit mengalami krisis air bersih karena harus berebutan dengan tanaman sejenis kurma ini  untuk mendapatkan air.

“Dia mencontohkan, seperti masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat untuk mendapatkan air bersih di permukaan tanah sebelumnya hanya membuat sumur hanya mencapai 12 meter, namun saat ini masyarakat harus menggali sumur hingga 20 meter lebih,” ujarnya.

Dikatakannya lagi, kita sangat bersyukur Sumber daya air di Provinsi Sumatera Barat(Sumbar) begitu melimpah dan cukup untuk kebutuhan masyarakat mesti  musim atau curah hujan di daerah ini tidak dapat diprediksikan. ‘’Akan tetapi kita menilai  penyebab terjadinya krisis air bersih di Provinsi Sumbar  sebenarnya terletak pada masalah pengelolaan tata ruang di daerah tersebut,’’ungkapnya.

Oleh karena itu, Walhi Sumbar berharap Dinas Tata Ruang dan Sumber Daya Air untuk mentelaah atau melakukan evaluasi terhadap permasalahan tersebut, agar kedepannya perkebunan sawit yang ada saat ini dapat ditata kembali sesuai dengan daya dukung dan tampung suatu daerah.


‘’Selain itu, kita dari Walhi Sumbar  juga meminta agar daerah-daerah hutan yang menjadi tangkapan air tidak dihancurkan atau dijadikan perladangan/perkebunan sawit,jika di dilakukan maka kita kuatir serapan air tidak ada lagi di Sumbar,’’pungkasnya. ( ys/tf)

Post a Comment