Ads (728x90)

PADANGPOS,  (Jakarta),
Direktur Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat UIN Ali Munhanif menilai kebijakan Kemenkominfo memblokir 22 situs Islam yang diduga berisi paham radikal ada benarnya.

"Langkah kemenkominfo melalui usulan BNPT ada benarnya. Yang harus kita pastikan kriteria penutupan situs memenuhi tiga syarat," kata Ali dalam diskusi SMART FM 'Mengapa Blokir Situs Online?' di Gado-Gado Boplo, Jakarta, Sabtu (4/4/2015).

Ali menggarisbawahi mengenai otoritas dan kewenangan sebuah lembaga menyensor, menutup atau memberangus situs yang dianggap mengancam keamanan nasional.

"Disini harus kita sadari benar. Langkah pemerintah dalam hal ini kemenkominfo untuk menutup situs-situ itu melalui usulan BNPT soal penanggulangan terorisme. Memang harus kita hormati sebagai kebijakan yang pas," tuturnya.

Namun, Ali mengingatkan BNPT harus dapat memastikan situs itu telah menjadi sarana untuk melakukan hasutan.

 "Misalnya hasutan melakukan kekerasan, menyebarkan nilai-nilai yang dianggap radikal yang ancam keamanan nasional, dan ketiga menyebarkan kebencian di muka umum," tuturnya.

Ali menegaskan setiap agama menganjurkan perbuatan baik. Tetapi bila menyentuh hal yang membahayakan keselamatan orang lain maka dapat diambil tindakan tegas untuk menghentikannya.

"Kita mengamati banyak sarana publik yang dimanfaatkan orang untuk menyebarkan kekerasan, memberi arti keliru tentang jihad. Ini bukan yang pertama, situs adalah satu contoh kecil radikalisme bisa menyusup dalam perangkat ini," ujarnya. di kutib dari tribun

Post a Comment