Ads (728x90)

PADANGPOS,COM.    (Solo),  
Pimpinan Pusat Muhammadiyah akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) atas tiga undang-undang (UU) sekaligus. Ketiganya dinilai dapat mengancam kedaulatan negara dan merugikan rakyat.

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin mengungkapkan ketiga UU tersebut yaitu UU Penanaman Modal Asing No 25 Tahun 2007, UU No 24 Tahun 1999 Tentang Lalu Lintas Devisa, dan UU No 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.

Din optimis gugatan tiga undang-undang itu juga akan dikabulkan, seperti gugatan terhadap UU Migas No 22 Tahun 2001 dan UU No 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air.
Dengan dikabulkannya gugatan kedua UU tersebut oleh, maka pendayagunaan migas dan air, manfaatnya harus benar-benar dirasakan rakyat.

Menurutnya sejak reformasi, terdapat 115 produk UU yang dianggap merugikan umat Islam dan juga rakyat Indonesia serta dapat meruntuhkan kedaulatan negara.
Ia menyebut produk UU tersebut sangat kental nuansa Letter of Intent Dana Moneter Internasional (IMF) karenanya mendesak untuk segara direvisi.

"Butuh 20 tahun untuk mengoreksinya," katanya dalam Seminar Pra-Muktamar di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Solo, (14/4).  

Sementara Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti menambahkan pijakan yang digunakan Muhammadiyah untuk mengajukan gugatan atas dua UU yang telah dikabulkan itu, yaitu bahwa kedua produk UU tersebut bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 33.

Fakta di lapangan justru sumber daya alam tersebut dikelola asing dan digunakan sebesar-besarnya untuk asing. Indikator kuat atas problematika itu tak lain adalah produk UU yang dianggap kapitalis.

Mu’ti mengatakan, sedangkan dasar pengajuan gugatan atas ketiga UU tersebut ialah kerugian besar yang harus ditelan oleh bangsa Indonesia.
Belum lagi kedaulatan negara yang terancam. Rencananya pengajuan gugatan itu akan segera dirampungkan dalam waktu dekat. Kini masih dalam tahap pematangan.

"Targetnya April masuk (ke MK)," ucapanya.

Muhammadiyah merasa memiliki tanggungjawab dan hak konstitusional agar UU tersebut direvisi. Upaya ini sekaligus mencatat sejarah, Muhammadiyah sebagai ormas Islam pertama yang peduli terhadap 'jihad konstitusi'.

"jihad konstitusi ini semata didasari atas niat luhur agar penegakkan UUD dilakukan secara sungguh-sungguh. Bukan didasari semangat oposan," tegasnya. di kutib dari Republika.

Post a Comment