Ads (728x90)

PADANGPOS. COM, (Jakarta),
 Fraksi Partai NasDem mengakui DPR terkena terpedo pada pekan ini. Dua rudal ditembakkan oleh DPR kepada masyarakat yakni adu jotos serta suap di Bali.

"Fraksi Nas‎Dem menyampaikan maaf yang sebesar-besarnya pada rakyat Indonesia. Sekaligus menyampaikan penyesalan yang mendalam bahwa pekan ini terjadi masalah besar di DPR dan kami sebut dua rudal yaitu adu jotos DPR dan rudal suap Bali," kata Johny G Plate, Wakil Ketua Fraksi NasDem di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (10/4/2015).

Johny menyatakan pihaknya mendukung KPK dalam proses penegakan hukum terkait suap di Bali. Kasus tersebut diduga melibatkan anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PDIP Ardiansyah.‎

"Kami mendukung KPK untuk terus berfungsi seharusnya mereka lakukan. Ini bukti bahwa tidak ada usaha pelemahan terhadap KPK yang selama ini degung-dengungkan, toh KPK jalankan tugas-tugasnya dan KPK beri bukti bahwa mereka menjadi ujung tombak dalam pemberantasan korupsi," katanya.

Ketika ditanyakan apakah kasus Adriansyah bernuansa politis karena penangkapan dilakukan saat kongres PDI Perjuangan berlangsung, Johny tidak melihat hal tersebut.

"Mungkin hanya waktunya aja kebetulan dan tempat kebetulan, jadi jauh dari muatan politik. Kalau kit sebut politik nanti KPK digiring ke politik. Kita semua paham bhw KPK harus bebas dari kepentingan politik dan independen sesuai UU," tutur anggota Komisi XI itu.

Sedangkan untuk perkelahian antara anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PPP Mustofa Siregar dengan Wakil Ketua Komisi VII DPR Mulyadi, NasDem juga menyesalinya. Ia menyerahkan kasus tersebut Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR.

"FPPP kan udah katakan untuk menerima apapun putusan MKD. Tapi kita harus lihat bahwa kejadian ini saat lembaga DPR berjuang dan berusaha kembalikan martabat dan marwah yang selama ini dianggap turun jauh," ujarnya.

Ia mengatakan saat DPR ingin menaikkan citranya ternoda dengan adanya dua kejadian tersebut. "Sayang dua kejadian ini jatuhkan ke tingkat nadir dan jadi tugas berat mengangkat marwah dan citra DPR," katanya.

Post a Comment