Ads (728x90)

PADANGPOS.COM.  (Padang),

DPRD Padang  Komisi I bidang hukum Faisal Nasir meminta Pemko Padang agar  memperhatikan kesejahteraan dan keberadaan pegawai honorer. Masak. Sih.  orang yang berpendidikan kok dibedakan dengan mereka yang pegawai honor dan kontrak.Apalagi mereka telah bertahun-tahun kerja tetapi   upah yang mereka terima jauh dari mencukupi,” kata politikus dari PAN ini , Selasa (21/4).

Sejak ditiadakanya nomor pokok daerah atau pegawai non PNS tahun 2006. Nasib pegawai honorer, kontrak, dan pegawai daerah di Padang Sumatera Barat terkatung-katung. Sehingga upah yang mereka dapatkan tidak setara dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kota Padang. Mirisnya lagi upah yang mereka terima minimum Rp950ribu. 

 Menurut Faisal, Peraturan Walikota Padang Nomor 5 tahun 2015 tentang Pegawai Honorer dan Tenaga Kontrak merupakan pengganti perwako Nomor 21 A tahun 2013 tentang Pegawai Honor, yang memuat  hak Pegawai Honor dan Tenaga Kontrak dalam bentuk honorarium, pengahasilan lain yang sah, cuti, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan hari tua. Selain itu honorarium diberikan pada awal bulan berikutnya setelah melaksanakan tugas, dan ditetapkan berdasarkan perhitungan sistem faktor evaluas.  ‘’Hemat saya hal Ini sangat memiriskan,kerjaa pull penghasilan tak seberapaa, ‘’katanya. 

            Ia menuturkan, selama ini peran tenaga honorer dalam pelaksanan tugas di lingkungan Kota Padang sangatlah membantu, tanpa mereka segala sesuatu untuk percepatan pembangunan tidak lah tercapai. Semestinya pemerintah memperhatikan kesejahteraan mereka secara serius. 
Faisal Nasir meniulai,  Pemko seolah memandang  sebelah mata  persoalan ini, sementara KemenPAN&RB mengapresiasi pemberian upah pegawai honor, kontrak daerah (NPD/Pegawai NonPNS-red) setara dengan PNS, selain itu jaminan lauk pauk juga mereka terima. 

“Bagaimana pun juga jasa mereka sangat tinggi dan berarti, kita sangat bersyukur mereka ada, kalau tidak, mungkin anda bisa bayangkan betapa banyak kekurangan dalam pelaksanaan sistem administrasi pemerintah dan bidang lainya seperti urusan rumah tangga, teknisi listrik dan petugas operasional serta pengemudi atau sopir,” jelas Ketua Fraksi PAN di DPRD padang ini.  
    
       Ia juga mengakui pengangakatan NPD tersebut ditempatkan sesuai dengan Keputusan Walikota, Keputusan Sekretaris Dearah sebelum diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2005 yang penghasilan dan pendapatan mereka termaktub dan dibebankan dalam APBD Kota Padang.
Kita Dari Komisi I DPRD  kota Padang menekan agar  pemko lebih peduli  peduli akan  nasib pegawai honor, kontrak dan pegawai daerah dan  mengelompokkannya berdasarkan Perwako Nomor 5 tahun 2015,” tegasnya.

            Hasil Pantauan dan Data yang diperoleh media ini dari sumber yang tidak ingin namanya dimuat,berujar,  terkait upah yang diterima para NPD atau non-PNS berdasarkan daftar gaji pegawai honor yang diterbitkan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Padang untuk bulan Maret 2015, upah yang diterima sesuai jabatan beragam mulai dari maksimum Rp1,850juta sampai Rp950ribu paling minimumnya.

 Data tersebut diketahui oleh kepala bagian umum sebagai kuasa pengguna anggaran, Afrinaldi, dan bendahara pengeluaran pembantu bagian umum, Kessy Aries, terketahui pada April 2015.                   ( yos/syaiful )

Post a Comment