Ads (728x90)

PADANGPOS,    (Jakarta)
 Kuasa hukum pengurus Golkar hasil Munas Bali (kubu Aburizal Bakrie) Yusril Ihza Mahendra mengatakan, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) telah menganulir keputusan Menkumham Yasonna Laoly dengan menunda pemberlakuan tersebut dalam putusan selanya pada 1 April 2015.

"Dengan adanya penetapan penundaan maka keadaan kembali seperti semula sebelum SK (kubu Agung) diterbitkan tanggal 1 Maret 2015," kata Yusril dalam keterangan pers, Minggu (5/4/2015).

Menurutnya, Putusan Sela PTUN yang berisi penundaan berlakunya SK tersebut berlaku efektif dan mengikat secara hukum sejak putusan dibacakan majelis hakim dalam sidang yang terbuka untuk umum.

"Kalau yang suka pelintir-elintir makna putusan sela penundaan itu, urusan mereka sendiri," katanya.
Lebih lanjut, pakar hukum tata negara ini menganalogikan dengan SK pemberhentian PNS yang ditunda berlakunya.

"Penetapan penundaan diputuskan majelis hakim misalnya tanggal 31 Maret 2015. Apakah makna penetapan penundaan ini? Artinya, SK pemberhentian PNS itu belum berlaku efektif sejak SK tersebu diterbitkan sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap," kata Yusril. di kuti dari tribun.

Post a Comment