Ads (728x90)

PADANGPOS.COM/  (Jakarta),  

 Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)‎ membatalkan SK Menkum HAM yang mengesahkan kepengurusan DPP Golkar hasil Munas Ancol. Apa pertimbangan hakim membatalkan SK tersebut?

‎Ada beberapa pertimbangan bagi hakim dalam memutus objek sengketa. Pertimbangan pertama, yaitu soal klausul putusan mahkamah partai final dan mengikat yang menjadi rujukan Menkum HAM mengesahkan Agung Laksono cs.

Majelis hakim Teguh Setya Bhakti memaparkan secara sistematis dan original intens,‎ makna 'final dan mengikat' yang diatur pasal 32 UU Parpol dinilai majelis hakim tidak berlaku bagi Menkum HAM dalam perselisihan internal kepengurusan parpol.

"Berkenaan kepengurusan yang berselisih, UU parpol memberi rambu apa yang boleh dan tidak dilakukan Menkum HAM," ucap Hakim Teguh dalam sidang di PTUN, Jaktim, Senin (18/5/2015).

Teguh menyatakan, dalam hal terjadi perselisihan kepengurusan, Menkum HAM tidak boleh melakukan penetapan perubahan AD/ART dan perubahan susunan personalia partai yang sedang berselisih sampai terselesaikan dengan baik di pengadilan atau luar pengadilan.

"Dalam perspektif demikian, putusan final dan mengikat mahkamah partai atau sebutan lain, harus dimaknai final dan mengikat secara internal dan tak berlaku bagi Menkum HAM apalagi menetapkan AD/ART dan susunan kepengurusan yang diajukan salah satu pihak yang berselisih," ujarnya.

Anggota hakim Subur menambahkan, pertimbangan dalam putusan lainnya adalah adanya beda tafsir tentang putusan Mahkamah Partai Golkar. Hal itu terbukti dari 9 saksi ahli yang diajukan oleh kedua kubu dalam sidang sebelumnya

Ada 4 penafsiran yang mencuat. Pertama, hakim mensahkan kepengurusan hasil Munas Ancol tanpa dissenting opinion. Kedua, sebanyak dua hakim mengesahkan kepengurusan Ancol dan dua hakim lain tak memutuskan apapun tapi memberi rekomendasi.

Ketiga,‎ masing-masing hakim telah memberikan keputusan, yaitu dua hakim mensahkan Munas Ancol. Keempat, tidak ada keputusan apapun dalam putusan MPG.

"Atas dasar pendapat itu putusan mahkamah partai multitafsir bahkan bukan saja pada substansi amar, tapi bagian mana amar dalam pokok permohonan, apakah keseluruhan atau sampai IX (romawi)," ujarnya.

Dengan begitu, pengadilan menilai ada beda tafsir dalam putusan MPG. Namun, pengadilan menilai, Menkum HAM bukanlah pihak yang berwenang menafsirkan putusan MPG sehingga mengesahkan kepengurusan Agung Laksono.

"Melainkan lembaga peradilan yang diatur oleh UU dan diberi kewengan menegakkan hukum dan keadilan. Tergugat (Menkum HAM), hanya menetapkan AD/ART dan perubahan susunan personalia partai politik," ucap hakim Subur.

Subur menyatakan, tindakan Menkum HAM yang menafsirkan putusan mahkamah partai dalam perselisihan internal antara kubu Agung dan Aburizal adalah tindakan yang bertentangan dengan pasal 23 UU Parpol.

"Jika Menkum HAM memberikan putusan atas mahkamah partai atau sebutan lain, boleh jadi Menkum HAM melakukan tindakan tercela dan tidak terpuji dan menyerahkannya ke pengadilan (PTUN) tanpa pikirkan dampaknya," ujarnya

"Tindakan tergugat dapat dipastikan intervensi pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM yang berkedok untuk mencampuri proses demokratisasi internal Partai Golkar," imbuh Subur.

"Konsekuensi lebih lanjut, objek sengketa menjadi batal akibat keputusan itu sendiri dan dengan sendirinya dianggap tidak pernah ada," tegasnya.

Dalam putusannya, tiga hakim PTUN Jakarta yang diketuai Teguh Setya Bhakti memutuskan membatalkan SK Menkum HAM. Pengadilan juga memutuskan kepengurusan yang berlaku dan berhak mengikuti pilkada adalah kepengurusan Golkar hasil Munas Riau 2009. dikutip dari Detik.Com.

Post a Comment