Ads (728x90)

PADANGPOS.COM,  (Jakarta), 

‎Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly untuk tidak banding atas putusan PTUN.

Majelis hakim menerima gugatan Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie terhadap Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) yang mengesahkan kepengurusan Partai Golkar Munas Ancol.

"Menkumham untuk tidak melakukan banding dan menerima hasil PTUN. Maka tentu sebagian yang tidak jelas itu terselesaikan," kata Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (19/5/2015).

Menurut Fahri, jalan terbaik bagi pemerintah dan DPR dengan cara Menkumham Yasonna tidak melakukan banding. Jika tetap banding, maka sejumlah daerah akan terganggu menjelang pelaksanaan Pilkada serentak.

Politisi PKS itu meminta Presiden Jokowi untuk memerintahkan Menkumham Yasonna tidak melakukan banding.

"Menkumham tidak melakukan banding, itu kan bagus itu kan tinggal ngomong. Ini kan kabinetnya harus di tertibkan harus akan kalau dari awal sikap Laoly," tuturnya.

Jika Menkumham tidak banding, kata Fahri, hal itu sebagai pintu masuk kedua kubu untuk berdamai dan mengikuti pilkada.

"DPR sudah bikin mudah jadi jangan dbikin tidak mudah, ini kan jadi muter-muter lagi dengan dilakukan banding," tutur Fahri. dikutip dari tribun

Post a Comment