Ads (728x90)

PADANGPOS.COM. (Padang),
Peliknya persoalan pertanahan di Kota Padang menyebabkan lambannya pembangunan di daerah ini. Persoalan pembebasan lahan selalu menjadi kendala ketika pemerintah akan melaksanakan pembangunan infrastruktur, apakah itu infrastuktur jalan, jembatan, gedung perkantoran, sekolah, penataan objek wisata, dan bentuk pembangunan fisik lainnya.

Terkendalanya percepatan pembangunan di Kota Padang akibat persoalan pembebasan lahan atau tanah, tak hanya menjadi pemikiran Pemerintah Kota (Pemko) Padang, namun juga anggota DPRD Kota Padang.

Asrizal, Wakil Ketua DPRD Kota Padang
Menurut Ketua DPRD Kota Padang Erisman Chaniago, SE ketika ditemui di ruangan kerjanya, Selasa (17/3/2015), sebagai lembaga milik rakyat, DPRD Kota Padang punya kewajiban untuk mengurai semua persoalan yang menyebabkan lambannya pembangunan di kota ini, baik yang terkait dengan penganggaran (budgeting), pembuatan aturan berupa Perda (legislasi) maupun pengawasan pelaksanaan pembangunan (controling). Termasuk mencarikan solusi terhadap persoalan pembebasan lahan untuk percepatan pembangunan.

Wahyu Iramana Putra, SE., Wakil Ketua DPRD Kota Padang
Bahkan kedepannya DPRD Kota Padang berencana akan mengusulkan Perda (Peraturan Daerah) inisiatif untuk mengatasi persoalan lahan dan pertanahan di Kota Padang dalam rangka mendorong percepatan pembangunan di Ranah Bingkuang.

Perda inisiatif tersebut sangat dibutuhkan Kota Padang dan dalam waktu dekat harus diusulkan. Namun kendalanya, pada APBD 2015, anggaran untuk penyusunan perda inisiatif tersebut belum tersedia, ujar Erisman yang didampingi oleh Kabag Risalah dan Persidangan, Eli, serta Kasubah Hukum dan Perundang-Undangan, Marzuki..


Drs. Muhidi, MM., Wakil Ketua DPRD Kota Padang
"Kita harapkan sesegara mungkin perda inisiatif tentang lahan dan tanah tersebut diusulkan dewan, sehingga percepatan pembangunan kota ini segera terwujud sebagaimana kita harapkan.

 Namun karena terkendala penganggaran, kemungkinan pada tahun 2015 baru bisa kita usulkan. Tetapi secara bertahap, pekerjaan ke arah itu sudah mulai kita lakukan, misalnya pada tanggal 11-13 Maret 2015 Komisi I DPRD Kota Padang melakukan kunjungan kerja ke Kota Bandung dan Badan Pertanahan Nasional, dalam rangka mencari bahan dan masukan untuk itu," ungkap Erisman yang juga Koordinator Komisi I DPRD Kota Padang ini.

Ali Basar, SH., Sekretaris DPRD Kota Padang bersama istri
Sementara itu, Ketua Komisi I Yuhilda Darwis mengatakan, kunjungan kerja Komisi I ke Kota Bandung dan BPN Pusat dalam rangka mencari masukan untuk penyelesaian pembebasan tanah di Kota Padang dan percepatan pembangunan dalam rangka usulan perda inisiatif.

Kunjungan kerja tersebut berhasil mendapatkan bahan dan masukan bagi anggota Komisi I DPRD Kota Padang untuk menyusun langkah mengatasi persoalan pembebasan tanah, sehingga percepatan pembangunan segera terwujud.

Yuhilda Darwis, Ketua Komisi I DPRD Kota Padang
"Banyak persoalan pembebasan tanah di Kota Padang yang perlu kita carikan penyelesaiannya. Misalnya pembebasan tanah Alai-Bypass, pelebaran jalan Bypass, pembangunan irigasi Banda Luruih-Maransi dan lainnya.

Selain itu juga ada persoalan fasilitas umum yang seharusnya digunakan publik, tetapi malah dikuasai oleh orang perorang, bahkan ada yang dijual. DPRD Kota Padang berusaha mencari masukan untuk mengatasi permasalahan tersebut, salah satunya dengan mengunjungi BPN Pusat menanyakan persoalan tersebut,"cakapnya.

Budiman, S. Ag, MM., Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Padang
Di BPN Pusat, rombongan Komisi I Kota Padang yang terdiri dari Yuhilda Darwis sendiri selaku Ketua, Azirwan selaku Sekretaris, Faisal Nasir, Rafli Boy, Yulisman, Dewi Susanti Print, Oesman Ayoeb, Dede Nuzul Putra, dan Surya Jufri Bitel diterima langsung oleh Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah BPN Pusat Gede Ariyuda, dan Kepala Subdirektorat Pengaturan Pengadaan Tanah Hendri Sahendra.

Namun, karena ada dua kunjungan yang bersamaan dari DPRD Sumatera Utara, untuk selanjutnya rombongan Komisi I DPRD Kota Padang mendapat penjelasan dari Kepala Subdirektorat Pengaturan Pengadaan Tanah Hendri Sahendra.


Azirwan, SH., Sekretaris Komisi I DPRD Kota Padang
Menurut Hendri Sahendra, pengadaan tanah untuk pembangunan jalan umum, memang termasuk dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum, sebagaimana terdapat dalam Pasal 10 huruf b Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Pada dasarnya pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan dengan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil sebagaimana dikatakan dalam Pasal 9 ayat (2) UU 2/2012.

Kunjungan Komisi I DPRD Kota Padang ke BPN RI
Dikatakannya, penilaian besarnya nilai ganti kerugian atas tanah yang terkena pengadaan tanah untuk kepentingan umum ditetapkan oleh Penilai (Pasal 33 jo. Pasal 32 UU 2/2012). Penilai ini ditetapkan oleh Lembaga Pertanahan (Pasal 31 ayat (1) UU 2/2012).

Nilai ganti kerugian yang dinilai oleh Penilai merupakan nilai pada saat pengumuman penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum (Pasal 34 ayat (1) UU 2/2012). Penetapan besarnya nilai ganti kerugian dilakukan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah berdasarkan hasil penilaian jasa penilai atau penilai publik tersebut (Pasal 63 Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum).

Penyampain materi oleh BPN RI kepada Komisi I DPRD Kota Padang
Nilai ganti kerugian berdasarkan hasil penilaian Penilai tersebut menjadi dasar musyawarah penetapan ganti kerugian (Pasal 34 ayat (3) UU 2/2012).

Penentuan bentuk dan besarnya ganti kerugian dilakukan dengan musyawarah antara Lembaga Pertanahan dengan pihak yang berhak dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari (Pasal 37 ayat (1) UU 2/2012). Pihak yang berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah (Pasal 1 angka 3 UU 2/2012).


Penyerahan cinderamata oleh Ketua Komisi I DPRD Kota Padang. Lebih jauh dia menjelaskan, hasil kesepakatan dalam musyawarah menjadi dasar pemberian ganti kerugian kepada pihak yang berhak.

Hasil kesepakatan tersebut dimuat dalam berita acara kesepakatan (Pasal 37 ayat (2) UU 2/2012).

Jika tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian, pihak yang berhak dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri setempat dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah musyawarah penetapan ganti kerugian (Pasal 38 ayat (1) UU 2/2012).

Pengadilan negeri memutus bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya pengajuan keberatan (Pasal 38 ayat (2) UU 2/2012).

Anggota Komisi I DPRD Padang mendengarkan pemaparan BPN RI
Jika ada pihak yang keberatan dengan putusan pengadilan negeri, maka pihak yang keberatan tersebut, dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia (Pasal 38 ayat (3) UU 2/2012).

Selanjutnya, Mahkamah Agung wajib memberikan putusan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima (Pasal 38 ayat (4) UU 2/2012).

Anggota Komisi I Foto Bersama usai kegiatan
Putusan pengadilan negeri/Mahkamah Agung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, ujarnya lagi, menjadi dasar pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang mengajukan keberatan (Pasal 38 ayat (5) UU 2/2012).

Jika pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian, tetapi tidak mengajukan keberatan dalam waktu yang telah ditetapkan dalam Pasal 38 ayat (1) UU 2/2012, maka karena hukum pihak yang berhak dianggap menerima bentuk dan besarnya ganti kerugian hasil musyawarah (Pasal 39 UU 2/2012).

Dede Nuzul Putra, anggota Komisi I dari PDI-P
Sementara itu, anggota komisi I, Dede Nuzul Putra mengatakan, dengan penjelasan BPN, maka diketahui ketentuan, jika para pemilik tidak setuju dengan besarnya ganti kerugian berdasarkan hasil perundingan, maka dapat mengajukan keberatan pada pengadilan negeri setempat.

Selain itu, tidak boleh melakukan penggusuran dengan paksa karena berdasarkan Pasal 5 UU No.  2/2012, pemilik tanah wajib melepaskan tanahnya pada saat pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum setelah pemberian ganti kerugian atau berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, ujarnya menjelaskan.


Faisal Nasir, Anggota Komisi I dari PAN
Sedangkan Faisal Nasir, anggota Komisi I lainnya mengatakan, kunjungan kerja Komisi I ke BPN pada prinsipnya didasari oleh peliknya permasalahan pembebasan tanah yang ada di Kota Padang.

Banyak permasalahan yang muncul, sehingga mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan pembangunan. Baik kasus baru, maupun kasus lama, sisa pekerjaan pemimpin kota ini sebelumnya.

"Misalnya pembebasan tanah Bypas, Terminal Regional Bingkuang (TRB) yang sekarang menjadi pusat pemerintahan, Banda Luruih-Maransi, dan persoalan tanah fasum. Parahnya, di kota ini kita temukan, ada fasum yang disertifikatkan dan dijual oleh pihak tertentu.

Kantor DPRD Kota Padang, Gedung Bundar Sawahan
Fasum itu biasanya terletak di perumahan, pada saat pengembang selesai membangun perumahan, seharusnya fasum tersebut didata oleh Pemko dan sesegara mungkin di daftarkan ke BPN," ujar Faisal, Selasa (17/3/2015) di ruangan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN).

Persoalan lainnya, ujar Faisal lagi, kebanyakan tanah di Kota Padang merupakan tanah ulayat. Status tanah ulayat ini termasuk persoalan pelik yang acap kali menghambat pembangunan Kota Padang.

 Pada prinsipnya, pola pembayaran ganti rugi tanah, seperti yang dijelaskan pihak BPN, sudah diatur oleh UU No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Namun, persolan pembebasan tanah di Kota Padang sudah lama menjadi momok dalam pelaksanaan pembangunan, seperti kasus Bypass dengan sistim konsolidasi yang sampai saat ini masih menyisakan masalah. Padahal, disatu sisi pelebaran jalan Bypass harus dilakukan dan kini sedang dalam tahap pengerjaan. (tf/by)

Post a Comment