Ads (728x90)

PADANGPOS.COM. (Padang),
Ketua DPW Perindo Sumatera Barat M Tauhid menuding PT Perindo II Cabang Teluk Bayur Kota Padang telah melanggar Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 pasal 33 Tentang Pelayaran.

"PT Pelindo ini telah jelas-jelas melanggar undang-undang, karena tak mempunyai izin," kata M Tauhid ketika dihubungi Tabloid Bijak dan Padangpos.com, Selasa, 11 Mei 2015.

Menurut M Tauhid, setiap badan usaha yang bergerak dibidang  jasa pelayan wajib mepunyai izin. "Kami di Asosiasi APBMI, Alfi dan Insa  akan melaporkan persoalan Pelindo II Teluk Bayur ini kepada Polda Sumbar," politisi Perindo.

Yang aneh dan lucunya, kata M Tauhid, pelanggaran Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 pasal 33 ini telah berlangsung lama. "Kini sudah saatnya persoalan PT Pelindo II Teluk Bayur ini dibawa keranah hukum," tambah matan mantan anggota DPRD Sumbar ini, sembari menjelaskan pasal 33 UU Nomor 17 Tahun 2008;"Setiap badan usaha yang didirikan khusus untuk jasa terkait, wajib memiliki izin."

Sementara General Manager PT Pelindo II Teluk Bayur, Mulyadi, ketika dihubungi melalui handphonenya menyebutkan tak bisa memberikan memberikan jawban. "Saya lagi rapat," katanya sembari mengakiri pembicaraan.  (gan)

Post a Comment