Ads (728x90)


PADANGPOS.COM.  (Padang),
Pemerintah Kota Padang manargetkan penurunan angka kemiskinan 1-2 persen selama tiga tahun berdasarkan interval program perlindungan sosial.

Pasalnya, BPS melakukan update data angka kemiskinan pertiga tahun sekali. Demikian disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Padang Hervan Bahar, Senin (4/5/2015).

"Kita inginnya turun 2-3 persen selama tiga tahun, kita coba ikuti intervalnya itu, sesuai program perlindungan sosial. BPS selalu melakukan update data kemiskinannya pertiga tahun sekali. Kita perkirakan 8-9 persen. Data BPLS tahun 2011, angka kemiskinan di Padang 11,98 persen. Cuma dari Susenas 2014 angkanya 5,02 persen. Susenas kan makro ini, ya lebih rendah kita berdasarkan asupan gizi per hari. Kalau BPS ini berdasarkan 14 kriteria itu. Ini yang kita coba tekan melalui program-program percepatan penanggulangan kemiskinan," ungkap Hervan Bahar.

Program percepatan penanggulangan kemiskinan tersebut, jelas Hervan, disinkronkan dengan program pemerintah pusat. Di tingkat nasional, masalah kemiskinan dipegang langsung oleh Wakil Presiden melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Program yang digulirkan sebelum ini adalah PNPM Mandiri yang pelaksanaannya berada di BPMPKB.

Sementara itu, program yang digulirkan Pemko Padang terkait dengan percepatan penanggulangan kemiskinan, disamping melaksanakan kegiatan yang digulirkan pemerintah pusat, berupa PNPM Mandiri, Pemko sendiri memberikan dukungan terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Prinsipnya dalam mengangkat masyarakat dari kondisi miskin menjadi tidak miskin dilakukan harus dari hulu sampai hilir.

Langkah-langkah yang dilakukan Pemko Padang, jelas Hervan adalah dengan melakukan penyiapannya sumber daya manusia masyarakat miskin, yaitu dengan menyiapkan sumber daya masyarakat miskin yang terampil. Mereka diberikan pelatihan-pelatihan keterampilan.

"Pertama manusianya, bagaimana kita menyiapkan masyarakat yang mungkin lebih rendah smber daya manusianya, kita bisa angkat sumber daya manusianya ke arah yang lebih baik, sehingga bisa bersaing di pasar. Bagaimana kita menyiapkan sumber daya masyarakat miskin yang terampil, apakah itu keterampilan berusaha, keterampilan bertukang, apakah dibidang pertanian, dan lainnya. Penguatan-penguatan semacam itu yang kita berikan," ujarnya.

Selain itu, ulas Hervan Bahar lagi, penyiapan ini tidak hanya pada keterampilan saja, tetapi juga membangun semangat dan motivasi mereka untuk siap menghadapi tantangan kehidupan. Sehingga, setelah diberikan penguatan-penguatan keterampilan itu, mereka juga siap secara mental spritual untuk siap bersaing di pasar-pasar menengah ke bawah.

"Kalau mereka juga belum mampu untuk bersaing di pasar-pasar menengah ke bawah, maka kita berikan mereka peralatan. Misalnya mereka tukang, kita bantu peralatan tukangnya. Kita ada 13 SKPD terkait percepatan penanggulangan kemiskinan ini. Misalnya, kita minta ke Sosnaker atau Diperindagtamben untuk penyedian bantuan peralatan ini. Kemudian mereka telah diberikan pelatihan, keterampilan sudah ada, peralatan sudah diberikan, tetapi masih juga tidak mampu bersaing, baru dikasih bantuan permodalan. Itulah yang dapat kita berikan, itu secara personal atau perorangan," terang Hervan.

Lingkungan tempat tinggal masyarakat miskin juga diperhatikan. Misalnya, mereka yang tinggal di kawasan kumuh, maka akan diberikan program pembangunan infrastruktur. Tujuannya untuk memberikan akses kepada kawasan-kawasan kumuh. "Bagaimana kita memberikan akses kepada kawasan-kawasan yang kumuh. Kawasan-kawasan kumuh itulah yang kita bangun.

Kayak di Purus itu kan, misalnya drainasesnya kita perbaiki, , MCK-nya kita perbaiki, sebenarnya Rusunawa itu juga bagian dari program bagaimana menata masyarakat yang berada di kantong-kantong kemiskinan.

Untuk percepatan penanggulangan kemiskinan ini, Pemko Padang menganggarkan dana Rp50 Miliar yang tersebar diberbagai SKPD terkait. Pemko juga membentuk Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TPKD) yang diketuai oleh Wakil Walikota dan Bappeda sebagai sekretarisnya. TPKD inilah yang mengkoordinir percepatan penanggulangan kemiskinan di Kota Padang.

"Sebagai Sekretaris TPKD kita sedang mencari aplikasi bagaimana kita mengentri intervensi-intervensi yang telah kita lakukan. Persoalan yang tidak bisa kita pungkiri adalah rentan miskin. Kita lebih banyak rentan miskinnya, ketimbang masyarakat miskinnya," tegas Hervan. (tf/by)

Post a Comment