Ads (728x90)

PADANGPOS.COM,  (Jakarta),

Terlepas dari hasil PTUN mengenai harus dicabutnya SK Menkumham tentang Kepengurusan Partai Golkar yang dipimpin oleh Agung Laksono, ternyata tidak juga memberikan kemenangan bagi kubu ARB.

Pasalnya baik kubu ARB maupun Golkar Slipi (di bawah Pimpinan Agung Laksono) belum juga berhak menominasikan calon-calon Kepala Daerah dalam Pilkada 2015 ini.

"Hal ini jelas, karena Pihak Golkar Slipi sebagai Pihak terintervensi akan melakukan banding. Tidak hanya itu saja, Kemenkumham sebagai tergugat pun kabarnya akan melakukan banding Pula," ujar Ketua DPP Partai Golkar, Poempida Hidayatulloh di Jakarta, Selasa (19/5/2015).

Sesuai dengan PKPU No. 9 Pasal 36 ayat (2) yang berbunyi "Apabila dalam proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat penetapan pengadilan mengenai penundaan pemberlakuan keputusan Menteri, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tidak dapat menerima pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan dari Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai Politik."

"Dengan demikian jelas sudah, bahwa ini adalah proses penghancuran Partai Golkar semakin tampak dengan kasat mata," tegasnya.

Menurut dia, apa yang diputuskan oleh PTUN pun sangatlah di luar kewenangan PTUN (Ultra Petitum), yang seharusnya PTUN hanya dapat memutuskan sesuatu yang berkaitan dalam masalah administrasi negara saja, yaitu keberadaan SK Menkumham saja, dan tidak memberikan keputusan lebih dari pada lingkup tersebut. PTUN tidak dapat memutuskan Golkar mana yang sah, karena pihak tergugat adalah Kemenkumham.

Keputusan PTUN pun, lanjutnya, tidak boleh menafikan keberadaan Keputusan Mahkamah Partai Golkar, dan Pengadilan sebelumnya. "Saya pribadi meyakini bahwa keputusan PTUN ini senantiasa berubah total di tingkat banding dan kasasi kemudian," katanya. dikutip dari tribun.

Post a Comment