Ads (728x90)


PADANGPOS.COM,  (Jakarta),  


 Anggota I BPK Agung Firman Sampurna menyerahkan hasil audit pemeriksaan mengenai KPU kepada Ketua DPR Setya Novanto yang turut didampingi Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan dan Agus Hermanto. Ikut hadir Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarulzaman.

BPK melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pelaksanaan Anggaran Pemilu pada KPU tahun 2013 dan 2014. Hasilnya ditemui penyimpangan anggaran negara sebesar Rp 334,21 miliar selama periode 2013 dan 2014.

"Dari pemeriksaan ditemukan ketidakpatuhan pada ketentuan perundang-undangan dengan jumlah yang cukup "material" untuk menggantikan istilah signifikan," kata Taufik kepada wartawan, Kamis (18/6/2015).

Total keseluruan temuan terhadap ketidakpatuhan pada ketentuan perundang-undangan sebesar Rp 334.127.902.611,93. Adapun penyimpangan uang negara tersebut dibagi dalam tujuh kategori.

1. Indikasi kerugian negara Rp 34.349.212.517,69
2. Potensi kerugian negara Rp 2.251.876.257.00
3. Kekurangan penerimaan Rp 7.354.932.367.89
4. Pemborosan Rp 9.772.195.440.11
5. Yang tidak diyakini kewajarannya Rp 93.058.747.083.40
6. Lebih pungut pajak Rp 1.356.334.734
7. Temuan administrasi Rp 185.984.604.211.62

Selain itu terdapat 14 jenis temuan dengan satuan kerja yang diperiksa sebesar 531 satker dengan sampel yang diperiksa sebesar 181 (34,09 persen) sampel dari pusat, provinsi dan kabupaten atau kota dari 33 provinsi.

Berikut 14 jenis temuan BPK terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) tersebut adalah:

1. Fiktif sebesar Rp3.928.222.524,72
2. Kekurangan volume Pekerjaan sebesar Rp788.042.109,89
3. Pembayaran ganda dan melebih standar yang berlaku sebesar Rp2.828.422.693,64
4. Kelebihan Pembayaran sebesar Rp2.572.566.028,27
5. Pembayaran kepada pihak yang tidak berhak sebesar Rp1.705.513.989,00
6. Selisih kurang kas/kas tekor Rp1.452.619.946,00
7. Pemusnahan logistik pemilu dan Rekanan tanpa persetujuan KPU Rp479.884.838,9
8. Pemahalan harga Rp7.038.174.965,83
9. Spesifikasi barang/jasa yang diterima sesuai dengan kontrak Rp33.072.000,00
10. Tidak memenuhi syarat sahnya pembayaran Rp6.967.873.865,00
11. Penggunaan anggaran untuk kepentingan pribadi Rp168.330.000,00
12. Pencairan anggaran melalui pertanggungjawaban formalitas Rp1.258.621.360,00
13. Pengalihan pekerjaan yang tidak sesuai pekerjaan Rp2.011.396.424,35
14. Proses perencanaan dan Pelelangan Pengadaan Tidak sesuai ketentuan Rp3.116.511.772,30.

Taufik mengatakan terdapat dua implikasi dari hasil pemeriksaan BPK tersebut.
"Bisa penyelenggara pilkada dalam hal ini KPU diganti atau pelaksanaan pilkada serentak 9 Desember 2015 ditunda, nanti tergantung audit. Apalagi ada warning dari BPK untuk pilkada serentak seperti masalah Bawaslu, kepolisian belum dianggarkan," kata politikus PAN itu.

Komisi II akan mengajak KPU rapat guna menindaklanjuti temuan BPK, Senin (22/6/2015). Sementara Komisi III baru menggelar rapat dengan KPU dan kepolisian, Selasa (23/6/2015). Sehari kemudian, Rabu (24/6/2015) ada rapat gabungan antara pimpinan DPR, pimpinan Komisi II, Komisi III, KPU dan kepolisian.

Politikus PAN itu itu berharap pelaksanaan pilkada serentak tidak diundur karena baru dilakukan pertama kali. "Pilkada serentak jangan jadi noktah merah karena ini pertama kali dilakukan," imbuhnya. dikutib dari tribun.

Post a Comment