Ads (728x90)


PADANGPOS.COM,  (Jakarta), 


Pemerintah berkomitmen membantu Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyelesaikan permasalahan persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) termasuk permasalahan keuangan seperti yang ditemukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Itu akan dibicarakan. Kita akan membantu KPU menyiapkannya apabila ada hal-hal yang kurang, itu akan diselesaikan pemerintah," kata Wakil Presiden Jusuf Kalla di rumah dinas Wapres, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (13/7/2015).

Ia memastikan pada dasarnya pemerintah dan partai politik sudah bersepakat untuk membantu KPU menyelenggarakan Pilkada yang demokratis, sesuai jadwal pada 9 Desember mendatang. Hal itu diputuskan dalam pertemuan di rumah dinas Wapres, yang dihadiri perwakilan pemerintah dan pimpinan Parpol.

Ketua KPU, Husni Kamil Manik dalam kesempatan yang sama mengingatkan bahwa BPK mencatat ada sepuluh permasalahan keuangan, dalam persiapan penyelenggaraan Pilkada. Salah satu masalah tersebut adalah sejumlah Pemerintah Daerah (Pemda) belum siap mendanai pelaksanaan Pilkada.

Dalam konfrensi pers tersebut Husni mengaku sudah menyampaikan permasalahan tersebut kepada Jusuf Kalla dan perwakilan dari pemerintah lainnya. Husni mengingatkan bahwa dalam catatan BPK, peran serta pemerintah dan DPR juga ikut disinggung.

"Maka kemudian kami menyampaikan agar Pem segera berinisiatif untuk menindaklanjuti hasil temuan BPK itu, dimana kekurangan-kekurangan yang ada bisa diantisipasi sebelum tahapan berlanjut," ujarnya.

Ia berharap segala permasalahan terkait persiapan Pilkada serentak, dapat diselesaikan sebelum pemungutan suara pada 9 Desember 2015. Dengan demikian diharapkan pelaksanaan tahapan-tahapan Pilkada dapat berlangsung sesuai jadwal yang telah disepakati.

Dalam sesi wawancara usai konfrensi pers tersebut, Husni menyebutkan permasalahan keuangan itu sebagian besarnya disebabkan oleh pemerintah dan DPR. Pasalnya kekurangan anggaran itu dipicu oleh peraturan yang lamban dibahas DPR dan pemerintah.

"Wajar saja (kurang), karena undang-undang nya baru terbit bulan Maret. Sapa yang buat undang-undang ? Pemerintah dan DPR," tandasnya. dikutip
dari tribun

Post a Comment