Ads (728x90)

Jokowi....., Presiden RI, memiliki pikiran cerdas dan cemerlang satu persatu persoalan dapat di tuntuskan...., seperti kayak orang meremas santan...., pertama di remas... air santan yang keluar... bercampur dan kotor kelihatan keluarnya. di masakpun tak enak.

Diremas kembali hasilnya tak jauh berbeda dan remas lagi... baru mendapatkan air santan yang bagus seperti air susu yang enak untuk di masak.

Apapun jenis masakannya, bila santan dari kelapa yang bagus pasti di sukai orang dan cara mengolahnya baik, orang akan senang dan bangga mengatakan bahwa hari ini saya makan enak dan enak sekali, semua pujian akan di terima, hanya karena santan hasil remasan dari saringan yang bagus.

Bila kita perhatikan hal-hal baru terus dilakukan Presiden, di canangkan dan kerjakan. saat ini kita di hantam harga dollar naik, uang kita tak berdaya, Presiden tetap cuek dan tenang, begitu juga dana APBN tidak di manfaatkan, di simpan di Bank bernilai sekitar Rp 273 T.  di peruntukan untuk pembangunan memajukan daerah - daerah di Indonesia.

Dana APBN ini salah satu untuk memajukan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi, kepala daerah tidak mengubrisnya bahkan tak peduli, tak lain tak bukan takut menerima resiko masuk penjara, di katakan korupsi.

Mungkin bantuan dana APBN selama ini, di berikan kepada daerah-daerah  tidak sesuai di terima dengan jumlah di setujui dan disepakati karena di sunat secara profesional pihak pemberi bantuan.

Kita lihat dan di perhatikan banyak kepala daerah yang di tahan dan di tangkap masuk penjara, dicap telah melakukan korupsi, padahal dana di terima kurang dari persetujuan yang tidak dapat di buktikan sebagai bukti  pengeluaran.

Maka itu, Presiden meminta pada penegak hukum  jangan seenaknya, semaunya, mempidana kepada daerah yang menggunakan dana APBN, apalagi untuk menangkapnya.

Akibat, takut di kejar hukum, kepala daerah kayak tak butuh dana APBN untuk mengisi pembangunan di daerahnya, biar tak punya uang banyak kita membangun, tapi hati lebih nyaman bersama masyarakat dari pada berurusan dengan penegak hukum atau KPK akhirnya.

Dalam hal ini kedepannya, kita berharap pemerintah terus mempelajari hal-hal yang tak di inginkan setiap kepala daerah, siapa yang tak ingin daerahnya maju..., apalagi di dukung dana APBN.

Kepala daerah berharap, cukup meluruskan kembali peranan penegak hukum dalam mengisi pembangunan bangsa kedepannya, siapa lagi yang akan membangun negeri ini, kalau tidak anak bangsa itu sendiri.

Penegak hukum bukan mencari kesalahan atau kambing hitam, tapi memberikan arahan dan bimbingan kepada kepala daerah, bila ada sesuatu pekerjaan tidak tuntas pekerjaan dan dana berasal dari APBN.


Jika perlu dalam setiap proyek besar yang nilai pembangunan jumlah angka Milyaran rupiah, langsung di awasi penegak hukum atau KPK, agar tidak ada rasa cemas dan takut dari kepala daerah dalam mengisi pembangunan, mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan, sehingga kepala daerah bekerja lebih nyaman dapat menyatu dengan rakyatnya tanpa ada isu-isu yang merugikan.***

Post a Comment