Ads (728x90)

PADANGPOS.COM,  (Jakarta),  

Wakil Ketua Komisi VIII, Deding Ishak menilai perlu adanya badan khusus untuk mengatasi permasalahan dalam penyelenggaran haji.

Menurut dia, pihaknya telah menyiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengelolaan Ibadah Haji dan Umrah sebagai bentuk responsif DPR terhadap sejumlah persoalan haji.

"Terkait dengan kelembagaan siapa yang kita amanahkan, apakah pemerintah melalui Kementerian Agama, atau ada pemikiran badan khusus yang bertanggungjawab kepada presiden," kata Deding di gedung DPR, Jakarta, Selasa (11/8/2015).

Deding menuturkan, dengan adanya lembaga khusus yang menyelenggarakan haji diyakini dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Kementerian Agama selama ini. Menurutnya, lembaga khusus haji akan menegaskan sebuah fungsi dan perannya.

"Jika penyelenggaraan yang dilakukan oleh Kemenag bertindak sebagai regulator, eksekutor dan supervisor menjadi tumpang tindih. Padahal penyelenggaraan ibadah tersebut terbilang berat," tuturnya.

Masih kata Deding, dalam pelaksanaannya untuk menyelenggarakan haji tidaklah mudah apalagi bentuk pertanggungjawabannya. Karena pertanggungjawabannya bukan hanya kepada manusia, tetapi kepada Tuhan.

"Pasalnya pertanggungjawaban atas penyelenggaraan ibadah haji oleh Kemenag bukan saja diberikan kepada pemerintah, namun juga kepada Allah," tandasnya.

Post a Comment