Ads (728x90)

PADANGPOS.COM. (Padang),  

Pemerintah Kota Padang telah membersihkan bangunan liar yang terdapat di jalur 40 meter jalan Bypass Padang. Walikota Padang menyebut pembongkaran bangunan liar yang dilakukan telah sesuai dengan aturan.

“Apa yang dilakukan Pemko (membongkar bangunan liar-red) telah sesuai aturan. Bangunan yang dibongkar itu adalah bangunan yang dibangun setelah konsolidasi di jalur yang dikonsolidasikan,” ujar Walikota Padang H. Mahyeldi Dt Marajo, Senin (23/11) kemarin di ruang kerjanya. 

Walikota mengatakan, terkait masalah konsolidasi, Pemko Padang akan menunaikan hal tersebut. “Tujuhpuluh persen itu wajib dipenuhi oleh pemerintah. Kalau kurang, akan dicarikan gantinya. Bila tanah tak cukup, dicarikan tanah pengganti lainnya hingga cukup 70 persen,” tambah Mahyeldi.

Walikota menyebut, pihaknya menjanjikan semua ini dapat selesai dalam jangka waktu dua tahun. Pada intinya hak masyarakat akan ditunaikan. Sekarang tinggal bagaimana mendiskusikan bukti dan dokumen tentang cukup atau tidaknya 70 persen.

“Kita Pemko Padang akan laksanakan, dan Pemerintah wajib melaksanakan,” sebutnya yang didampingi Kabag Humas dan Protokol Setdako Padang Mursalim.

Sementara itu, terkait masalah konsolidasi ini pihak Pemko Padang juga telah menyiapkan tim advokasi guna menyelesaikan masalah tersebut. “Kita himbau kepada masyarakat, Pemko Padang memiliki tim advokasi yang menyelesaikan konsolidasi yang belum terselesaikan,” kata Sekretaris Daerah Kota Padang, Nasir Ahmad.

Sekda mengatakan tim advokasi ini nantinya akan memfasilitasi kasus perkasus, dimana pengembalian 70 persen yang belum diterima akan terselesaikan.

“Kita sangat mengharapkan dukungan dari seluruh pihak termasuk tokoh masyarakat, niniak mamak dan lainnya supaya bisa memberi dukungan,” tambah Sekda.

Nasir Ahmad menyebut, pada prinsipnya Pemko Padang menjamin masalah konsolidasi ini akan selesai dalam kurun waktu dua tahun. Hal ini sudah dinyatakan oleh Walikota Padang melalui surat pernyataan yang telah ditandatangani.

"Hak masyarakat itu tidak akan hilang, seluruh pihak mesti memahami bahwa pemerintah tidak akan merugikan masyarakat, karena ini semua hak rakyat,” tukasnya.

Sekda juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk melihat semuanya ini secara jernih dan tidak melihat persoalan dari sisi lain. Sebab Pemko Padang memang telah memancang tekad untuk menyelesaikan persoalan ini dengan segera. “Mari bersama kita tidak lanjuti, tim kami akan bersama masyarakat dan untuk masyarakat,” sebutnya.

Sementara itu, Kabag Pertanahan Amasrul menyebut, konsolidasi ini sebenarnya dapat segera selesai. Tak mesti menunggu dua tahun jika seluruh masayarakat dapat sepakat.

“Sulitnya kan ada yang lain yang menggugat saat akan diberi penggantian maupun ketika mengukur,” ujarnya.(tf/ch).

Post a Comment