Ads (728x90)

Osman Ayub  Anggota Komisi I DPRD  Kota Padang.
PADANGPOS.CO. (Padang),

Anggota Komisi I DPRD Padang bidang pemerintahan, Azirwan berujar saat ini enam SKPD telah mendapat rapor merah.Rapot merah tersebut pun telah dikeluarkan ombudsman perwakilan Sumbar. 
Kita berharap kinerja enam dari sembilan SKPD yang dinilai buruk dari segi pelayanan publiknya tersebut harus segera dievaluasi Pemko, ‘’ujar kader Nasdem.
Munculnya usulan penggantian SKPD tersebut sebagian besar bersentuhan langsung dengan masyarakat. Bahkan juga erat kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat. Dia mencontohkan pada satuan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) dan Dinas Sosial Tenaga Kerja. Karena itu, lanjutnya, walikota tidak bisa memandang sebelah mata laporan Ombudsman itu.
Menuerutnya,Pemko tidak boleh main-main dalam hal pelayanan publik, apalagi pemerintah juga tengah sibuk-sibuknya dengan reformasi birokrasi mulai dari pusat hingga daerah.
"Pemko tidak bisa main-main. SKPD yang mendapat rapor merah harus di evaluasi. Kapan perlu kepala dinasnya diganti," kata Azirwan Selasa (12/1) kemaren.
Menurutnya, enam dari sembilan satuan yang mendapat rapor merah di bidang pelayanan publik memang belum memiliki standar pelayanan yang jelas. Standar pelayanan publik (SPP) belum ada. Oleh karenanya komisi I akan mendorong lahirnya Perda pelayanan publik. Setiap SKPD diwajibkan memiliki Spp. ‘’Standar pelayanan ini mesti diterapkan jika satuan ingin berbenah, ‘’ungkapnya. Melihat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, telah sangat lama regulasi itu tidak ditaati. Pasalnya, undang-undang pelayanan publik telah lahir sejak enam tahun lalu. Persaingan akan semakin ketat saat menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Standar dan kualitas SDM dituntut.
Sementara itu anggota komisi I lainnya, Osman Ayub menegaskan, perlu peninjauan penempatan Sdm ke depannya. Menurut politisi Hanura ini laporan Ombudsman Sumbar tidak dapat diterima mentah-mentah begitu saja. ‘’Untuk itu pihaknya akan melihat indikasi yang digunakan oleh lembaga independen tersebut, ‘’ungkap ketua Komosi I DPRD Padang ini.
Sebelumnya Ombudsman RI Perwakilan Sumbar merilis dari 9 SKPD Padang yang diteliti selama 2015, enam di antaranya masuk zona merah, satu zona kuning, hanya dua SKPD berada di zona hijau. Adapun SKPD yang mendapat rapor merah, yakni Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo), Dinas Perpustakaan Daearah, Dinas Sosial Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan.
Sementara itu Dinas Tata Ruang dan Bangunan berada di zona kuning. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil memperoleh rapor hijau. Jika dirata-ratakan, pelayanan publik di Padang berada di zona kuning. “Masih banyak SKPD di Padang yang belum paham atau belum mau menerapkan standar pelayanan publik,” kata Asisten Ombudsman RI Perwakilan Sumbar, Adel Wahidi. ( yos)

Post a Comment