Ads (728x90)

BAGI saya, siapapun yang jadi calon Ketum KONI Sumbar periode 2016-2020, tidak ada masalah. Kenapa? Karena sampai sekarang atau detik ini, Senin, 14 November 2016, saya tak melihat, mendengar  dan mengamati, adanya timses untuk mendukung calon Ketum KONI Sumbar. Logikanya, atau bahasa isyaratnya, Gubernur Sumbar tak mau ikut campurtangan menyiapkan calon Ketua Umum Sumbar.  

Begitu juga dengan orang-orang dekat Gubernur Sumbar, yang sepengetahuan saya belum ada juga terdengar membentuk timses untuk menyiapkan kandidat. Itu berarti, siapa saja yang  ingin maju, ya silahkan dan kalau mau membentuk timses, ya silahkan juga. 

Bisa jadi juga, ada orang dilingkaran Gubernur Sumbar yang basalero maju, tetapi membentuk timses sesuai seleranya, atau tak melibatkan orang-orang dilingkaran Gubernur Sumbar, ya syah-syah saja. 

Kalau saya berandai-andai, kenapa Gubernur Sumbar tak membentuk timses?. Mungkin selain tak mau jadi gunjingan insan olahraga, juga karena proses pemilihan Ketum KONI Sumbar, sudah diatur dalam AD/ART KONI itu sendiri dan yang diperkuat dengan tatip. Maksudnya, nasib calon Ketum KONI Sumbar itu berada ditagan 59 pimpinan cabang olahraga, 19 KONI kabupaten dan kota dan 2 suara dari KONI Sumbar dan KONI Pusat. Jumlah suara yang diperebutkan calon, 70 suara.

Dari fakta tersebut, boleh dikatakan tak ada celah atau peluang bagi gubernur untuk ikut mencampuri urusan pemilihan Ketum KONI Sumbar. Kenapa? Karena gubernur tak mungkinlah akan melakukan intervensi atau merayu pimpinan cabor, untuk memilih orangnya. Apa kata dunia?.  

Kemudian kalau dikaitkan dengan anggaran, juga gubernur tak bisa pula melakukan intervensi terlalu jauh. Kenapa? Karena Anggaran KONI yang dianggarkan dalam APBD Sumbar, termasuk gawe anggota dewan yang terhormat di komis 5. Tegasnya, masalah anggaran, tak hanya gubernur, tetapi bersama dengan DPRD Sumbar.

Jadi, kalau ada calon yang menyeret atau membawa nama gubernur dalam proses pemilihan Ketum KONI Sumbar ini, perlu dipertanyakan. Kenapa dan ada apa.

Secara fakta, orang yang dekat dengan Gubernur Sumbar, bisa dikatakan tak bisa dihitung dengan jari, sangking banyaknya. 

Kini, kalau kita berandai-andai, bahwa gubernur punya calon Ketum KONI Sumbar, tentu cara menganalisanya, sangat sederhana. Maksudnya,  apakah si calon tersebut satu partai alias kader partai PKS?. Kalau faktanya tidak satu partai dan tidak pula dunsanak, ya  janganlah menuduh dan mengkebiri gubernur dengan tuduhan yang tak beralasan tersebut. 

Dulu, pasca pengunduran diri Ketum KONI Sumbar, Dr Syahrial Bahktiar, memang ada berita yang menyebutkan gubernur mengundang 4 profesor dari FIK UNP Padang. Tujuannya, tentu gubernur hanya ingin minta masukan dan saran dari pakar olahraga FIK UNP mengenai persiapan Kontingen Sumbar menghadapi PON Jabar. 

Faktanya, ke-4 profoser ini membentuk Tim Monotoring dan Tim Satgas. Hasilnya, publik olahraga mengetahui, kalau Kontingen Sumbar di PON Jabar,  berhasil mendulang  14 medali emas dan naik dua emas dari PON Riau, yang hanya 12 medali emas. 

KINI, mumpung pelaksanaan Musyorprovlub KONI Sumbar, 14-16  Desember 2016 mendatang yang boleh juga dikatakan sudah menghitung hari, rasanya tak ada salahnya juga kalau para profesor ini memainkan kembali jurus jitunya melakukan seleksi dengan program adu debat kandidat calon Ketum KONI Sumbar.  Maksudnya, jangan sampai pimpinan cabang olahraga dan KONI se-Sumbar, ibarat membeli kucing dalam karung.

Kemudian, panitia pelaksana Musyorprovlub KONI Sumbar, sudah seharus mensosialisasikan persyaratan teknis bagi calon yang akan maju. Sesudah itu, panpel juga harus telah melakukan penjaringan, ibarat KPU dengan membuka pendaftaran dan menseleksi secara administrasi persyaratan sang kandidat. 

Bahasa tegasnya, janganlah sampai "membantai" kandidat yang maju disaat pelaksanaan musyorprovlub, dengan maksud tertentu, karena ada batu dibalik udang. 

Selanjutnya, siapa saja yang akan maju menjadi salah seorang kandidat Ketum KONI Sumbar;"I dont care with you.", (Penulis wartawan tabloid bijak dan padangpos.com).

Post a Comment