Ads (728x90)

PADANGPOS.COM (PADANG)---Keberadaan Minang Mart di Kota Padang kembali dipersoalkan Forum Lintas Organisasi Ritel Sumatera Barat (FLORSB). Organisasi pedagang ritel dan grosir ini menilai, Minang Mart sudah keluar dari konsep awal, dan terindikasi dimodali kapitalis. Namun PT Grafika Jaya Sumbar yang membidani Minang Mart membantah hal tersebut, dan menegaskan bahwa Minang Mart murni bisnis seperti para pedagang tersebut berbisnis.

Senin pagi (5/12), dua puluhan orang anggota FLORSB menyampaikan aspirasinya ke DPRD Sumbar. Para pedagang ritel dan grosir itu diterima langsung oleh Ketua DPRD Sumbar Hendra Irwan Rahim yang didampingi Wakil Ketua Guspardi Gaus, Ketua Komisi II Rizanto Algamar, Ketua Komisi III Iswandi Latief, Anggota Komisi III Albert Indra Lukman dan Sekwan Raflis di ruang rapat komisi.

Para pedagang ritel dan grosir tersebut menolak keberadaan Minang Mart, karena dinilai sudah keluar dari konsep awal. “Dulu dikatakan pak Gubernur, Minang Mart akan dikelola oleh tiga BUMD, yakni PT Grafika Jaya Sumbar sebagai operator dan Bank Nagari pemberi modal serta Jamkrida sebagai penjamin pinjaman, tapi kenyataannya kini malah dikelola oleh PT Ritel Moderen Minang (PT RMM),” sebut Firdaus Abdul Djalil salah seorang pedagang yang juga Ketua Aprindo.

Dikatakan Firdaus, dulu Gubernur Sumbar mengatakan bahwa Minang Mart akan memberdayakan warung-warung yang ada, tapi kenyataannya malah membangun toko baru. “Bank Nagari kini saja sudah kecewa dengan Minang Mart dan sudah mendirikan Nagari Mart,” ujar Firdaus. 

Kemudian, kata Firdaus,  Minang Mart ini diduga dimodali oleh pemodal besar dengan sistem kapitalis, dan ini akan membuka ruang bagi pelaku ritel besar seperti Alfa Mart dan Indo Mart masuk ke Sumbar.

Senada dengan yang disampaikan rekannya Evi Yandri, Sepriadi dan M Yani, Firdaus juga mengatakan, keberadaan Minang Mart yang sistemnya sama dengan Alfa Mart dan Indo Mart itu akan mematikan pedagang warung di sekitarnya. “Mohon DPRD Sumbar bisa mendesak bapak Gubernur supaya Minang Mart kembali ke konsep awal, yakni memberdayakan warung-warung yang ada di bawah binaan tiga BUMD tersebut,” tegasnya.

Menanggapi hal ini, Ketua DPRD Sumbar Hendra Irwan Rahim berjanji akan meminta penjelasan Gubernur Sumbar tentang keberadaan Minang Mart yang dikeluhkan tersebut. “Minggu depan kita akan minta penjelasan Gubernur, dan untuk sementara kita minta supaya pendirian toko di luar kota Padang ditunda dulu,” ujarnya. “Ini kewenangan kami, karena Minang Mart ada kaitannya dengan BUMD PT Grafika Jaya Sumbar,” tutupnya.

Di tempat terpisah, Direktur PT Grafika Jaya Sumbar Dasril balik mempertanyakan motivasi para pedagang menolak Minang Mart. “Minang Mart itu bukan program Gubernur Sumbar, sifatnya hanya mensupport, karena ada keterlibatan tiga BUMD, yakni PT Grafika Jaya Sumbar sebagai operator, Bank Nagari sebagai pemberi modal dan PT Jamkrida sebagai penjamin pinjaman,” jelasnya. “Minang Mart ini murni bisnis to bisnis,” tegasnya.

Dijelaskan Dasril, menyambut gagasan banyak pihak supaya ada ritel modern yang bisa menampung produk UMKM di Sumbar, PT Grafika Jaya Sumbar menggandeng PT Sentra Distribusi Nusantara untuk mengelola Minang Mart, dengan membentuk anak perusahaan bernama PT Ritel Modern Minang (PT RMM). “Minang Mart itu dikelola professional oleh PT RMM,” tegasnya. “Tapi, paten merk dagang Minang Mart 100 persen milik PT Grafika Jaya Sumbar,” tegasnya lagi.

Pola pemberdayaan warung-warung mitra Minang Mart lanjut Dasril, setelah warung tersebut di-upgrading, nanti difasilitasi mendapat tambahkan modal melalui Bank Nagari dengan jaminan PT Jamkrida. “Perjanjiannya yang saling menguntungkan,” jelasnya. “Desain warung, IT manajemen dan pelayanannya tentu standar Minang Mart,” ujarnya lagi. “Minang Mart tidak akan mematikan warung di sekitarnnya, malah akan memajukannya dengan pola kemitraan,” tegasnya.

“Minang Mart ini bukan program Gubernur Sumbar, ini murni bisnis to bisnis PT Grafika Jaya Sumbar dengan PT Sentra Distribusi Nusantra dengan anak perusahaannya PT RMM,” tegas Dasril lagi. “Minang Mart hadir sesuai aturan perdagangan, harga jual standar pasar dan karyawannya digaji sesuai UMP dan diikutkan program BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan,” tambahnya. “Perlu dicatat, pemilik PT Sentra Distribusi Nusantra itu adalah putera Minang di Jakarta, bukan kapitalis seperti yang ditakutkan,” pungkasnya. (BOM)

Post a Comment