Ads (728x90)

Keterangan foto: Bupati Ali Mukhni tinjau Pembangunan Mesjid Raya Padang Pariaman yang berada di Kawasan Kantor Bupati di Parik Malintang beberapa waktu lalu.

PADANG POS.COM (Padang Pariaman)-Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni mendukung terobosan yang dikeluarkan Dewan Pers untuk mengantisipasi media yang menyebarkan berita bohong atau hoax, dengan menyiapkan barcode untuk media yang resmi tercatat memenuhi Standar di Dewan Pers.

"Masyarakat butuh informasi yang akurat, valid dan tidak mengada-ada serta memenuhi standar pers, bukan sebaliknya," kata Bupati Padang Pariaman yang didampingi Kabag Humas dan Protokoler, Hendra Aswara, di Pandopo, Sabtu, 6 Januari 2017.

Menurut bupati, kini masyarakat Sumatera Barat, khususnya Padang Pariaman, harus mendapatkan informasi mengenai pembangunan yang dijalankan Pemerintah Daerah. Tentu ini sangat berguna untuk melakukan pengawasan dan sekaligus memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah bersama DPRD,” katanya.

Saat ini ada beberapa media, kata Ali Muhkni, baik yang cetak maupun online beoperasi di Padang Pariaman. "Saya berharap, agar media itu dapat bekerja dengan baik, dengan menyuguhkan berita berimbang yang dapat dipercaya dan bukan berita hoax. Media merupakan partner Pemerintah dalam mewujudkan percepatan pembangunan. "Tanpa media, pemerintah tidak ada apa-apanya. Kita butuh media untuk menyebarluaskan berita pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah kepada masyarakat” ujar Alumni Harvard Kennedy School, Amerika Serikat itu.

Ditempat yang sama, Kabag Humas Hendra Aswara mengatakan, media pers adalah media yang memenuhi Kode Etik, Asas Pers sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang serta memenuhi Standar Perusahaan Pers.

Keterangan yang diperoleh Kabag Humas Hendra, Pemberian barcode media bertujuan untuk meminimalisir pemberitaan bohong yang dapat merugikan, bahwa media ini terpercaya, terverifikasi di Dewan Pers. Selanjutnya terkoneksi data pada Dewan Pers yang menunjukkan data-data media terverifikasi, antara lain Penanggungjawab serta Alamat Kantor.

"Direncanakan, pemberian barcode akan dilakukan secara bertahap mulai 9 Februari 2017 bertepatan penyelenggaraan Hari Pers Nasional (HPN) di Ambon, Maluku yang akan dihadiri Presiden Joko Widodo" kata Hendra Aswara yang Alumni STPDN Angkatan 11 itu.

Post a Comment