Ads (728x90)

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemdakab Padang Pariaman Drs.Erman

PADANG POS.COM (Padang Pariaman)-Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kabupaten Padang Pariaman, Erman menyebutkan, tindak lanjut dari hasil pemekaran nagari di Padang Pariaman, harus ada terbentuk Badan Musyawarah ( Bamus ) Nagari.

"Untuk menjadi anggota Bamus harus memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Pariaman Erman menjawab pertanyaan Padangpo.com, ketika dihubungi, Jum'at, 27 Januari 2017.

Menurut Erman,  berbagai persayaratan itu diantaranya Surat Keterangan dari pengadilan negeri yang menyatakan tiidak tersangkut pidana dan Surat Keterangan dari kepolisian tidak tersangkut narkorba. "Ternyata ada beberapa calon anggota dari sejumlah nagari dari 45 nagari pemekaran itu belum melengkapi persyaratannya. Jadi terkendala untuk penerbitan Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman tentang anggota Bamus," ujar putera Nagari Kasang Kecamatan Batang Anai ini.

Ditambahkannya, kepada para camat yang membawahi nagari baru pemekaran itu sudah disurati supaya calon anggota Bamus hasil pilihan warganya, agar sesegera melengkapi persayaratan. " Bila masih belum juga melengkapi persayaratan tentu terkendala penerbitan SK Bupati secara global itu. Akibatnya berpengaruh pula kepada tahapan Pemilihan Wali Nagari yang direncanakan pertengahan tahun 2017 ini," ungkap mantan Camat Ulakan Tapakih itu.

Kemudian Erman  juga mengakui, telah ada pagu dana untuk 43 nagari itu. Untuk pencairan dan pengelolalaannya harus ada pembahasan bersama, sebut Erman. Menurutnya, tahapan-tahapan untuk pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari nanti, petunjuk teknis (Juknis) nya sedang kita bahas. "Yang terpenting, warga masyarakat Nagari agar menjaga ketertiban dan keamanan. Tingkatkan terus rasa kebersamaan sesama Anak Nagari. Kini Kabupaten Padang Pariaman telah mempunyai 103 Nagari" ucap Sumando Rang Agam itu. (Saco).***

Post a Comment