Ads (728x90)

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Padang Pariaman Drs.Rahmang, MM sedang bersalaman dengan Bupati Ali Mukhni seusai Pelantikan Eselon II dan III dilingkungan Pemkab Padang Pariaman belum lama ini.

SUARAPADANG(Padang Pariaman)-Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Padang Pariaman Drs.Rahmang,MM mengatakan, untuk pengangkatan Kepala Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), akan diprioritaskan yang telah mengikuti Pendidikan dan Latihan (Diklat) Calon Kepala Sekolah dengan mempeeoleh Sertifikat disertai Nomor Unik Kepala Sekolah (NUKS). 

"Mungkin belum semua SD terpenuhi, karena kita masih kekurangan calon kepala sekolah yang sudah mengikuti diklat," kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Padang Pariaman Drs.Rahmang,MM ketika dihubungi, Padangpos.com, Jum'at, 27 Januari, 2017.

Menurut Rahmang,  pengangkatan berdasarkam NUKS yang merujuk kepada Permendiknas Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah / Madrasah. Dalam Permendiknas Nomor 28 pasal 7 disebutkan calon kepala sekolah atau madrasah harus terlebih dahulu mengikuti diklat calon kepala sekolah dengan memperoleh sertifikat yang dicatat dalam database nasional dan diberi NUKS. 

Kemudian, kata Rahmang, Kabupaten Padang Pariaman memperoleh penghargaan dari Mendikbud sebagai daerah yang konsisten terhadap Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010. " Diklat yang terselenggara merupakan kerjasama Pemkab Padang Pariaman dengan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Solo, Jateng," katanya. 

Untuk angkatan pertama, kata Rahmang lagi, semua biaya ditanggung guru sang calon kepala sekolah yang bersangkutan. "Kalau yang angkatan II, baru  dibiayai oleh pemda dan  angkatan ke III kembali biayanya dari calon kepala sekolah yang bersangkutan," ujarnya. 

Jadi, kata Rahmang, sangat tak mungkin dikesempingkan para guru ini. "Apalagi, kita masih kekurangan dari kebutuhan sebanyak 401 SD. Sedangkan yang telah mengikuti Diklat NUKS sekitar 269 orang dan kita berharap, agar calon kepala sekola bersabar dan tidak perlu diributkan kian kemari. Bekerjalah sesuai mekanisme yang sudah digariskan," paparnya.

 Selanjutnya, sebelum ada Surat Keputusan (SK) Bupati untuk yang mengganti atau beralih keposisi lain, berarti yang bersangkutan masih dipercaya disana," ujar mantan Guru STM Sibolga tahun 1988-2000 itu. 

Kini, masih menunggu perintah dari Pimpinan Daerah untuk pelantikan sejumlah Kepala Sekolah dengan mencari waktu yang tepat. "Jadi saya minta para calon kepala sekolah untuk bersabar," kata mantan Kepala Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Padang Pariaman itu mengakhiri perbincangan. (Saco).

Post a Comment