Ads (728x90)

Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni menerima laporan Sekdakab Jonpriadi, terkait pelimpahan kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas PMPTP di Kantor Bupati, Senin (13/3).

PADANG POS.COM (Padang Pariaman)-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Padang Pariaman telah melimpahkan seluruh penyelengaraan perizinan dan non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian (DPMPTP). Hal itu, telah dituangkan dalam Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 4 Tahun 2017 berisikan sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) Perizinan dan 6 (enam) Non Perizinan yang dibawah kendali Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

"Terhitung 1Januari 2017, semua perizinan sudah ditangani oleh PTSP. Tidak akan ada lagi izin yang dikeluarkan Bupati maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain" kata Bupati Ali Mukhni didampingi Sekretaris Daerah ( Sekda ) Jonpriadi di Kantor Bupati, Senin (13/3).

Ia mengatakan, pelimpahan kewenangan ini untuk menidaklanjuti Kick Off Meeting dengan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) serta Instruksi dari Menteri Dalam Negeri  RI. Kesemuanya itu, bertujuan untuk mempercepat pelayanan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat maupun calon investor.
"PTSP sebagai pintu masuk dan keluar setiap perizinan. Jadi para investor jangan ragu lagi berinvestasi di Padang Pariaman" kata Bupati Peraih Investment Award Tahun 201.

Bupati Ali Mukhni meminta, agar DPMPTP segera menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk proses administrasi setiap perizinan. Dalam SOP diberi kejelasan alur proses izin masuk hingga keluar. Berapa lama prosesnya, biaya dan ketentuan lain sesuai peraturan yang berlaku.

"Saya sudah dapat laporan dari Kepala Dinasnya, SOP dalam proses penerbitan, ditargetkan selesai akhir Maret" ungkap Bupati. Kepala Dinas PMPTP Hendra Aswara membenarkan,  Perbup pelimpahan wewenang terkait perizinan dan non perizinan telah ditandatangani Bupati. "Ada sosialisasi Perbup dan SOP perizinan dan perizinan kepada jajaran OPD nantinya" kata Mantan Kabag Humas itu.

Saat ini, kata Hendra, telah disusun Tim Teknis yang akan bekerja nantinya bersama DPMPTP dalam survey lapangan, hingga pemberian rekomendasi sebelum izin dikeluarkan PTSP.
"Tim Teknis inilah yang akan di-BKO-kan ke PTSP, agar proses perizinan bisa cepat, mudah dan efektif" ujar pria kelahiran 26 September 1981 itu.

Untuk memberikan kenyamanan masyarakat, Hendra berencana merehab ruang pelayanan yang lebih luas, Full AC seperti pelayanan di Bank. Pelayanan berbasis online dengan Aplikasi SIPPADU. Jika tak ada aral melintang,  pelayanan akan dilounching bulan depan. "Jadi ruangan Kepala Dinas yang semula saya tempati, akan dijadikan menjadi ruang pelayanan. Begitu komitmen kita untuk melayani masyarakat,  sesuai arahan dan petunjuk Bupati" ujar Alumni STPDN Angkatan XI Jatinangor ini. (Saco).***

Post a Comment