Ads (728x90)

JIKA kita berbicara persoalan reformasi birokrasi, serta perbaikan pelayanan publik atau good governance (pemerintahan yang baik), opini kita memang  selalu tertuju kepada kinerja Pawai Negeri Sipil (PNS), yang mengelola administrasi pemerintahan. Kenapa? Karena memang reformasi birokrasi masih belum memperlihatkan hasil yang optimal dan ideal, karena masalah kinerja dan  pelayanan memang  masih menjadi salah satu keluhan yang sering kita dengar di masyarakat, setiap berurusan dengan birokrasi. 

Meskipun begitu, kita pun harus secara jujur pula mengakui  bahwa, birokrasi masih dalam proses dan terus berjalan dan banyak hal yang telah berubah, sejak republik ini di Pimpin Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Tapi faktanya, memang masih jauh dari harapan publik. 

Langkah dan kebijakan reformasi birokrasi yang berkesinambungan memang telah dilakukan pemerintah dengan tujuan menjadikan PNS yang profesional dan bermoral. Kemudian,  sistem manajemen yang bersifat unified dan berorientasi pada kinerja telah diupayakan pula dengan harapan terwujud tujuan pembangunan disegala bidang.

Selanjutnya, perbaikan kinerja PNS mau tak mau harus dilakukan secara total. Tujuannya, agar tak ada lagi nada miring terhadap abdi negara ini,  seperti “Datang, absen, duduk, kemudian pulang”. Bahkan,ada lagi  plesetan terhadap PNS dengan cemooh, “Pegawai Nyantai Sekali”. 

Jujur, hingga kini memang masih ada yang menilai PNS identik dengan birokrasi yang berbelit-belit, lamban dalam menyelesaikan pekerjaan, menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, sigap mencari amplop dan datang ke kantor paling akhir, tapi pulang paling awal, bahkan sering keluyuran saat jam kerja dengan berbagai dalih dan keperluan.

Kemudian, memang masih  banyak juga berita-berita di media massa tentang maraknya PNS ng menerima suap dan berprilaku tak bermoral. Fakta ini tentu , kian menjadikan birokrasi mendapat penilaian negatif dari masyarakat. 


Kemudian reformasi birokrasi bisa dikatakan masih berjalan sangat lambat untuk tidak dikatakan stagnan. Bahkan, sejak terjadi gerakan reformasi, tidak ada perubahan yang memuaskan terhadap kondisi birokrasi di pemerintahan.  

Idealnya, reformasi birokrasi diarahkan kepada peningkatan etos kerja, serta adanya upaya-upaya untuk mencegah dan mempercepat langkah pemberantasan korupsi. Selanjutnya mengupayakan juga bagaimana menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa (good governance). 

Langkah berikutnya, perlu adanya pemberian reward yang memadai bagi seorang PNS atau sekelompok PNS yang mampu memberikan ide inovatif tentang cara pelayanan baru yang lebih bagus dengan biaya yang lebih murah. 

Terobosan berikutnya, jika selama ini  hanya pimpinan yang berhak menilai kinerja dan perilaku bawahan, maka kedepannya berikan juga ruang bagi para bawahan untuk memberikan kritik, saran, masukan bagi perilaku atasan yang tidak efeltif, berperilaku boros dan tidak menunjang kinerja organisasi. Maksudnya, sudah sangat penting dan perlu memberikan suatu saluran atau sistem untuk menyalurkan pikiran PNS, mulai dari level terendah sampai tingkat tertinggi, dalam hubungannya dengan peningkatan kinerja organisasi, penghematan uang negara dan mengurangi korupsi.

Yang tak kalah pentingnya, konsep pengukuran kinerja pegawai secara perseorangan maupun pengukuran kinerja pada tingkat organisasi, perlu disusun, ditetapkan dan disebarluaskan secara luas.


Kita perlu lebih detail lagi menyusun standard kinerja individu pegawai negeri sipil menurut tugas pokok dan fungsinya masing - masing. Penetapan standard tersebut akan lebih effektif apabila ditetapkan dengan melibatkan pemikiran inovatif para pegawai dengan mengedepankan aspek mutu kerja atau mutu pelayanan, efisiensi biaya, penyelesaian pekerjaan sesuai target dan tepat waktu, perbaikan perilaku aparat, peningkatan ketrampilan dan keselamatan kerja serta kepuasan kerja pegawai.

Untuk meningkatkan effektifitas pelaksanaan standard kerja, perlu disertai dengan reward yang jelas dengan tidak melupakan punisment bagi pegawai yang bandel dan kurang berkomitmen.

Kita tidak perlu malu untuk belajar lebih banyak dari konsep - konsep yang sudah terbukti berhasil dan banyak dikembangkan di perusahaan swasta, untuk dapat diadopsi di instansi pemerintah. (Penulis waratwan tabloidbijak dan padangpos.com)

Post a Comment