Ads (728x90)

Teks foto : Desrianto didampingi keluarganya saat membacakan nomor LP dari kepolisian pada wartawan di Painan, Senin (16/4)

PADANGPOS.COM (PAINAN)-Pria berinisial (JZ) disebut-sebut ikut malakukan intervensi terhadap penuntasan laporan polisi, tentang sangketa tanah di Kawasan Mandeh, di Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat.

"Kami membuat dua laporan polisi di Polres Pesisir Selatan yakni laporan polisi dengan nomor LP/194/B/VIII/2016/SPKT-III tanggal 6 Agustus 2016 tentang menggunakan lahan tanpa izin yang berhak.," kata warga Syamsuriadi (58), warga Lubuak Gadang, Sangir, Solok Selatan melalui keponakannya Desrianto pada wartawan di Painan, Senin (16/4).

Kemudian, lanjut dia, laporan polisi dengan nomor LP/435/B/XII/2017/SPKT-II tanggal 22 Desember 2017 tentang keterangan laporan palsu, namun jalan ditempat

Namun ketika pihaknya dilaporkan oleh seseorang berinisial "RJ" dengan laporan polisi nomor : LP/259/X/2017/SPKT Polda Sumbar tentang dugaan tindak pidana penggelapan akte jual beli tanah pada 4 Oktober 2017 penanganannya cukup cepat.

Bahkan, menurut dia, hanya dalam jangka waktu kurang dari empat bulan surat perintah penyidikan dengan nomor polisi: SP.Sidik/31/2018/Ditreskrimum diterbitkan.

Pihaknya menilai polisi mendapat intervensi cukup kuat dari JZ yang disebut-sebut di beking "urang bagak" di Sumbar.

Sebab, JZ hadir dalam pemeriksaan. Saat ditanyai keberadaannya, terang Desrianto, penyidik menjawab, kalau JZ merupakan orang yang mengurus kasus tersebut.

"Kami bingung maksud dari pengurus kasus ini, tapi kami juga tidak ada kapasitas untuk meminta JZ keluar ruangan, selain itu saat pemeriksaan kami juga melihat JZ menepuk-nepuk punggung penyidik dan berkata agar baik-baik dalam bertugas," ungkapnya.

Bahkan usai pemeriksaan penyidik, JZ langsung memanggil pengacara pihaknya dan berbicara dengan nada ancaman dan hal tersebut terekam kamera telepon seluler.

Ia menjelaskan permasalahan tersebut bermula ketika seseorang berinisial "RJ" yang merupakan warga Koto Berapak, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan tersangkut utang pada Syamsuriadi (58) pada 2011.

Selanjutnya 2013 RJ menyerahkan akte jual beli tanah dengan nomor 72/AJB/KT/XI/X-2008 sebagai jaminan sisa pelunasan hutangnya sebesar Rp24 juta.

Selain itu, RJ beserta istrinya juga membuat surat pernyataan bahwa pihaknya mengaku berutang dengan agunan sebuah akte jual beli yang dimaksud dan berjanji akan melunasi hutangnya pada 28 Februari 2014 dan jika tidak dilunasi maka perjanjian berubah menjadi jual beli.

Namun hingga waktunya tiba, RJ tidak juga melunasi hutangnya dan atas kesepakatan bersama dibuatlah akte jual beli di kantor notaris pada 27 Maret 2014, selanjutnya pihaknya menggarap tanah itu.

Sekitar Agustus 2015 RJ menelpon dirinya dan mengungkapkan keinginan untuk kembali membeli tanah tersebut dengan harga Rp 24 juta, ia menolak dan "RJ" langsung menyerahkan sambungan telepon itu ke kakaknya berinisial JZ dan JZ berkata kasar serta menghardik.

Sejak saat itu pihaknya terus mendapat tekanan agar menjual tanah ke RJ, pada 6 Agustus 2016 ia mendapat kabar bahwa RJ menyuruh seseorang membangun pondok di tanah miliknya atas perbuatan itu ia melaporkan yang bersangkutan ke Polres Pesisir Selatan dengan nomor : LP/194/B/VIII/2016/SPKT-III.

Selanjutnya, ia juga mendapatkan laporan bahwa RJ akan membuat sertifikat tanah tersebut dengan dasar laporan kehilangan akte jual beli tanah nomor 72/AJB/KT/XI/X-2008, atas langkah tersebut pihaknya mengajukan keberatan kepada pejabat BPN Pesisir Selatan agar tidak memprosesnya.

Berikutnya, RJ menggugat dirinya di Pengadilan Negeri Painan dengan register perkara nomor 20/Pdt.G/2016/PN.Pnn dan diputus tanggal 11 April 2017 dengan amar putusan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes. Pol. Syamsi menyebutkan terkait perkembangan laporan polisi di Polres Pesisir Selatan silahkan dikonfirmasi ke sana.

Terkait laporan yang ditangani di Polda apabila bukti permulaan sudah memenuhi unsur tentang terjadinya suatu tindak pidana maka akan ditingkatkan pada proses penyidikan. (teddy setiawan)

Post a Comment