Ads (728x90)

TABLOIDBIJAK.COM (Padang Pariaman)— Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman, H.  Jon Priadi, SE, MM  mengingatkan pengelolaan keuangan semakin lama semakin ketat menyangkut keuangan dan asset.  Oleh karenanya kita  menyambut baik  kegiatan dilaksanakan hari ini sebagai bentuk keseriusan pengadministrasian keuangan dan aset dijalankan dengan baik dan benar,  maka akan memudahkan da¬lam hal pertanggung jawaban dokumen serta pendukung lainnya. 

Hal itu disampaikan Jon Priadi, ketika membuka  Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Keuangan bagi KPA, PPK dan PPTK serta Bendahara di Lingkungan Sekretariat Daerah Tahun 2018 bertempat di Hotel Rocky Padang, Sabtu, 28 April 2018.

Kegiatan berlangsung 3 hari 28-30 April 2018 dibuka Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman, H.Jonpriadi,SE,MM, dihadiri Asisten Pemerintahan Drs.Idarussalam, serta peserta dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Bendahara di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman dengan total 55 peserta..

“Kepada para peserta Bimtek diharapkan dapat menyerap pemaparan dari narasumber sehingga segala permasalahan-permasalahan keuangan tidak menjadi temuan dikemudian hari dan sesuai prosedur yang berlaku,” ungkap Jonpriadi.

Ketua Panitia Penyelenggara Kegitan, sekaligus Kabag Perencanaan dan Keuangan Drs.Armeyn Rangkuti,M.Si didampingi TKIP Bagian Perencanaan dan Keuangan Rescy Herrico,A.Md mengungkapkan  kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi SDM dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan, terciptanya penatausahaan keuangan yang dilaksanakan secara relevan, handal dan akuntabel untuk terwujudnya pemerintahan bersih (Clean Goverment) dan tata kelola yang baik (Good Governance) di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

 Adapun materi Bimtek meliputi tentang penatausahaan keuangan, pengelolaan keuangan, mekanisme kewajiban, pemungutan dan pelaporan pajak, mekanisme pelaksanaan transaksi tunai dan non tunai yang baru saja diberlakukan sejak tahun 2018 ini,serta permasalahan keuangan lainnya yang dianggap perlu. (rel/amir)

Post a Comment