Ads (728x90)

Ketua DPRD Pessel, Dedi Rahmanto ketika diwawancarai wartawan di Painan beberapa waktu lalu.

PADANG POS (PAINAN)-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pesisir Selatan (Pessel) meminta pemerintah kabupaten untuk meningkatkan kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ketua DPRD, Dedi Rahmanto Putera, mengungkapkan, pihaknya menilai kinerja penerimaan daerah dari sisi PAD masih belum optimal. Padahal, potensi peningkatan pendapatan masih sangat terbuka.

"Jangan sampai biaya operasional itu habis untuk sosialisasi dan uang jalan saja, tapi tidak ada realisasinya," ujar dia pada  Padangpos.com di Painan, Kamis (16/5).

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018, target penerimaan daerah dari sektor PAD mencapai Rp125 miliar.

Angka tersebut memang tercatat sedikit lebih tinggi dari target di tahun anggaran sebelumnya yang hanya Rp119 miliar.

Kendati demikian, lanjut politisi Partai Golkar itu, kinerja pendapatan belum seimbang dengan biaya operasional yang dialokasikan pada Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). 

Seharusnya, potensi penerimaan masih sangat besar seperti pada pajak hotel, restoran dan rumah makan. Hingga kini, pajak dari ketiga sektor tersebut belum maksimal.

Padahal, biaya promosi pariwisata yang dianggarkan pemerintah daerah cukup besar. "Nah, mereka hanya menikmati saja, kan. Harusnya ada kontribusi juga pada daerah melalui pajak," tutur dia.

Selain itu, pajak listrik. Sampai saat ini, besaran pajak listrik nyaris tidak bertambah. Sementara, pelanggan listrik mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Yang tak kalah penting adalah pajak bea balik nama tanah. Sebab, sektor tersebut dinilai belum optimal. Hal itu menandakan upaya ekstensifikasi pajak daerah tidak maksimal.

"Kami beberapa waktu lalu memang konsen di Pansus soal PAD ini. Karena potensi kita masih jauh lebih besar," ungkapnya.

Untuk itu, pihaknya meminta pada pemerintah daerah untuk menggandeng Kejaksaan negeri dalam pemungutan pajak.

Sebab, Kejaksaan bisa menuntut wajib pajak yang tidak mau membayar pajak. Upaya itu, menurutnya telah dilakukan pemerintaj Kabupaten Padang Pariaman.

"Kemudian, kami minta juga untuk meminimalisir kebocoran penerimaan, sehingga penerimaan menjadi lebih optimal," tutup dia. (teddy setiawan)

Post a Comment