Ads (728x90)

Teks foto : Bupati Hendrajoni saat diwawancarai wartawan di rumah dinasnya usai buka bersama dengan Badan Muyawarah Nagari di Painan, Rabu (30/5).

PADANG POS (PAINAN)-Silang sengkarut pertanyaan tentang kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah M. Zein Painan, agaknya mulai terjawab.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan 
(Pessel) bersama Badan Pemeriksan dan Keuangan (BPKP) dan tim ahli dari salah satu universitas di Surabaya, Jawa Timur untuk melakukan audit investigasi.

"Ya, betul. Kalau nggak ada masalah, baru kami lanjutkan. Kalau ada, tentu harus diselesaikan dulu," ungkap bupati saat buka bersama di rumah dinasnya, Painan, Rabu (30/5). 

Selain BPKP dan akademisi, pemerintah daerah nantinya bakal mengundang PT Sarana Multi Investasi (PIP-red) sebagai pemberi pinjaman. 

Selain itu, jiga akan mengundang PT Waskita Karya selaku kontraktor. Audit bakal berlangsung hingga 45 hari ke depan atau mulai 30 Mei 2018. 

Audit dilakukan pada sejumlah tahapan seperti UKL-UPL hingga konstruksi jaring laba-laba yang digunakan. Sebab, dari pemeriksaan awal, ditemukan adanya kejanggalan dari konstruksi jaring laba-laba. 

Konstruksi yang terpasang dinilai tidak layak. Sebab, ia dibangun di atas lahan masih labil. Karena tidak adanya upaya persiapan lahan yang matang, sehingga rawan ambruk.

"Artinya menurut penemu konstruksi itu, dia harus dibangun di atas tanah yang sudah keras," ungkapnya.

Tak hanya itu, pemerintah daerah juga meminta adanya dokumen Amdal yang jelas. Sebab, dala dokumen resmi, lahan RSUD hanya 9.900 meter persegi.

Namun pada kenyataannya, lanjut bupati, gadung baru rumah sakit itu dibangun pada lahan seluas 12.000 meter persegi.

Seharusnya, pihak kontraktor tidak melaksanakan kegiatan pembangunan. Karena pembangunan tidak sesuai dokumen yang ada.

"Aturannya mereka nggak mau ngerjain. Kalau gitu baru 'cakep.' Kan udah tau salah. Nah, tapi kenapa dilanjutkan. Saya nggak mau terjebak di sini," terang bupati.

Gedung baru RSUD M. Zein Painan dibangun melalui pinjaman Pemkab Pessel pada PIP sebesar Rp99 miliar, berdasarkan Perda nomor 4 tahun 2013, tentang Pinjaman Pemerintah Daerah Pada PIP.

Dari dana tersebut Rp96 miliar dipakai untuk konstruksi. Sedangkan sisanya yang sebesar Rp3 miliar digunakan sebagai biaya pengadaan peralatan kesehatan.

Saat ini progres pembangunan telah mencapai 80 persen. Namun, biaya yang diberikan pada kontraktor baru sebesar Rp32 miliar atau sekitar 30 persen.

Sedangkan sesuai kesepakatan dalam Perda, Pemkab dibebankan bunga 9,5 persen per tahun, dengan tenor pinajaman selama lima tahun atau sampai pada 2018 ini.

Kendati demikian, ia menegaskan, Pemkab Pessel belum mau membayar kekurangan pada kontraktor sebelum adanya hasil dari audit investigasi.

Bahkan, Pemkab pun telah menyurati PIP untuk melakukan penundaan pembayaran. Sebab, saat ini tengah dilakukan audit investigasi

"Saya ditagih Rp70 miliar. Tapi harus selesai dulu. Saya takut salah. Karena ini masih bermasalah," tegas bupati. (teddy setiawan)

Post a Comment