Ads (728x90)

Tampak satu unit kapal perintis tengah sandar di dermaga Pelabuhan Panasahan, Painan, Selasa, 8 Mei 2018.

PADANG POS (PAINAN)-Guna mempercepat pembangunan Pelabuhan Panasahan, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan bakal merevisi Rencana Induk Pengembangan Pelabuhan (RIPP).

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub), Nuzirwan mengungkapkan, selain RIPP, pihaknya juga bakal memperbaharui detail enginering design (DED) kawasan pelabuhan.

"Karena RIPP dan DED yang lama itu sudah dianggap kadaluwarsa, sehingga tahun ini kita tidak mendapar dana pengembangannya dari pusat," ungkap dia di Painan, Selasa (8/5).

Untuk perubahan RIPP dan DED bakal dilakukan pada tahun anggaran 2019. Sebab, tahun ini pemerintah daerah tidak mengalokasikannya.

Sesuai perencanaan awal, lanjut dia, perubahan tersebut akan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pesisir Selatan hingga Rp2 miliar.

Dengan adanya perubahan RIPP dan DED, maka pemerintah pusat kembali bakal mengucurkan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pengembangannya.

Sementara untuk saat ini, pemerintah kabupaten tengah fokus pembebasan lahan untuk pengembangan kawasan pelabuhan.

Pembebasan lahan ditargetkan bisa mencapai empat sampai delapan hektare. Sebab, pengembangan kawasan darat pelabuhan tak hanya menggandeng dana dari pusat. 

Akan tetapi, ulas dia juga melibatkan pihak swasta. Bahkan, pemerintah daerah kini telah menyiapkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai mitra swasta dalam pengelolaannya.

"Ya, memang. Itu sudah ada. Namanya BUMD langkisau. Salah satu unit usaha yang dimilikinya adalah pengelolaan kawasan pelabuhan," terang dia.

Pelabuhan Panasahan terletak di Kenagarian Painan Selatan, Kecamatan IV Jurai sudah berstatus sebagai pelabuhan pengumpul.

Dalam program tol laut Pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla, pelabuhan panasahan ditargetkan sebagai penunjang pelabuhan utama Teluk Bayur.

Saat ini, Panasahan memiliki dua dermaga, dengan kedalaman pasang surut hingga 7 DWT dan pasang tinggi 12 DWT.

"Pada 2017, pemerintaj pusat melalui Kementerian Perhubungan melakukan perkuatan dermaga, dengan investasi hingga Rp8,4 miliar," tuturnya. 

Sementara, dihubungi secara terpisah, Kepala Pos Kerja Pelabuhan Panasahan, Zulkifli berharap agar pemerintah daerah dapat membebaskan lahan.

Jika tidak, ia khawatir alokasi dana pengembangan kawasan pelabuhan bakal berpindah ke daerah lain. Sebab, banyak daerah yang juga mengajukan Kementerian Perhubungan.

"Nanti rencananya bakal penambahan dermaga, kawasan pegudangan dan sekaligus untuk pembangunan gudang. Nah, dengan demikian, baru layak untuk menarik minta investor swasta," tutup dia. (teddy setiawan)

Post a Comment