Ads (728x90)

Rici Faisa (pakai jilbab), Anak Wartawan Rakyat Sumbar yang kini di rawat di RSUP M.Djamil Padang didampingi para awak media di BPJS Painan

PADANG POS (PAINAN)-Ombudsman Republik Indonesia Wilayah Sumbar menegaskan sikap petugas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Painan merupakan salah satu bentuk mal-administrasi.

Pelaksana Tugas Ombudsman, Adel Wahidi mengungkapkan, verifikasi data pasien bukan kewenangan BPJS untuk mempertanyakannya. Sebab, itu adalah kewenangan walinagari dan Dinas Sosial.

"Artinya, dia telah melanggar kode dia sudah melanggar kode etiknya sebagai petugas BPJS," ungkapnya pada Padangpos.com di Padang, Kamis (10/5).

Seperti diberitakan Padangpos.com sebelumnya, petuhas BPJS Cabang Painan melecehkan salah seorang keluarga pasien kurang mampu, Rici Faisa (25).

Ketika itu, anak wartawan Rakyat Sumbar, Arsil itu hendak mengurus BPJS untuk ayahnya yang kini tengah terbaring lemah di ICU RSUP M. Djamil, Padang.

Namun, pelayanan yang didapatnya tidak sesuai harapan. Rizky, petugas BPJS justeru berkata dengan nada ketus. "Wartawan kok miskin," ujarnya dengan nada sinis pada Rici.

Ia tabah, dengan harapan BPJS untuk pengobatan sang ayah bisa ia dapatkan. Sambil tetap menahan air mata agar tidak keluar, ia tetap meyakinkan petugas, jika keuarganya memang tidak mampu.

Tak hanya dengan kata-kata ia pun menunjukkan surat keterangan miskin dari walinagari dan Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Selatan.

Bukannya melunak, Rizky sang petugas BPJS tidak juga percaya. Bahkan ia tambah sengit dengan mengeluarkan kata-kata.

 "Anda mengaku miskin. Saya tidak percaya. Itu pertanggungjawabannya dengan tuhan," ucapnya ketus, tanpa mengindahkan.

Air mata Rici pun akhirnya tak bisa terbendung. Bulir-bulir bening itu pun akhirnya menetes di pipinya. Ia tak kuasa membayangkan sang Ayah yang tengah terkapar.

Parahnya lag, petugas itu pun terus berkata-kata kasar. Menurutnya, "kalau orang miskin itu tidak makan. Tidak punya rumah dan tidur di atas tanah," tutur Rizky.

Perkataan itu, lanjut Adel, juga sebagai bentuk perlawanan terhadap Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

"Dalam pasal 34, diatur, petugas pelayan publik itu harus sopan dalam memberi pelayanan. Jadi, dia ini harus ditindak.

Harus Ditindak

Untuk itu, Ombidsman RI meminta pada BPJS untuk melakukan proses penindakkan secara internal terhadap Rizky.

Sebab, itu merupakan kewajiban dari Pimpinan BPJS Cabang Painan, karena Rizky telah terbukti melanggar kode etik sebagai petugas pelayanan BPJS.

"Jika memang terbukti, harus diberi sanksi. Kalau permintaan ma'af saja, itu tidak cukup. Karena tidak ada efek jera yang bakal ditanggungnya," terangnya.

Jika pimpinan BPJS tidak melakukan penindakan, ia menilai ada sebuah pembiaran di BPJS Cabang Painan terhadap buruknya pelayanan yang diberikan.

Untuk itu, dirinya berjanji, Ombudsman akan mengawal kasus tersebut hingga tuntas. "Kami akan lakukan investigasi," tutupnya. (teddy setiawan)

Post a Comment