Ads (728x90)

Ketua Bidang Hukum KONI Pessel, Wisal Anpriadi saar memberikan keterangan pada Penyidik Unit Tipodkor Polres Pessel beberapa waktu lalu

PADANG POS (PAINAN)-Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Amanah, mendesak Kepolisian Resor (Polres) Pesisir Selatan (Pessel) menuntaskan indikasi penyelewengan dana KONI setempat.

Tuntutan penuntasan kasus itu sejalan dengan upaya Pemerintah Indonesia memberantas korupsi di negara ini. Sebab, ia menilai ada beberapa indikasi menyalahi aturan pada pengelolaanya. 

"Salah satu contoh adalah tidak adanya kewenangan pengurus sebelumnya dalam menerima dana hibah dari daerah. Karena ketuanya pejabat publik," ungkap dia di Painan, Rabu (6/5). 

Dalam Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga. Pada pasal 56 disebutkan, pejabat srtruktural dan pejabat publik tidak boleh menjadi ketua KONI.

Seharusnya, lanjut Sabarudin, Pemkab Pesisir Selatan tidak lagi mengucurkan dana hibah APBD 2017 term I dan II pada ketua yang ketika itu menyalahi regulasi.

Untuk itu, perlu perhatian serius dari pihak kepolisian terkait indikasi adanya penyelewengan keuangan KONI Pessel tahun anggaran 2017.

Apalagi, saat ini Unit Tindak Pidana (Tipidkor) Polres Pesisir Selatan telah memintai keterangan pada sejumlah pengurus KONI periode 2017-2021.

"Jadi, menurut hemat saya, ini harus tuntas. Jangan sampai tidak. Karena APBD itu adalah uang rakyat. Makanya rakyat harus tau ke mana uangnya dibelanjakan," sebut dia.

Sementara Ketua Bidang Hukum KONI Pessel, Wisal Anpriadi, membernarkan adanya permintaan keterangan dari pihak Kepolisian pada pengurus induk olahraga di Pessel. 

Bahkan, Unit Tipidkor telah memintai keterangan sejumlah pengurus seperti Ketua Umum dan Bendahara Umum periode 2017-2021.

Dalam permintaah keterangan tersebut, penyidik meminta pengurus agar dapat menghadirkan Buku Kas Umum (BKU) tahun 2017. 

Kemudian, Polisi juga meminta bukti penerimaan dari Badan Pengelola Aset dan Keuangan Daerah (BPKAD) Pessel untuk term III dan IV.

Namun, pengurus periode 2017-2021 hanya bisa memberikan BKU di term III dan IV. Hal itu karena adanya masa transisi terhadap kepengurusan KONI.

"Sedangkan BKU term I dan II ada pada pengurus sebelumnya. Kami sudah dua kali memintanya pada. Tapi, hingga kini masih belum diberikan," terang dia.

Kendati demikian, ia pun menginginkan penyelidikan dugaan penyelewengan itu hingga tuntas. Sebab, jikat tidak, akan menjadi preseden buruk bagi upaya pengegakan hukum di daerah ini.

Mantan Kepala Bagian (Kabag) Hukum Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai itu pun juga meminta pada penyidik, agar memeriksa semua cabang olahraga (Cabor) di Pessel.

Sebab, hibah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak hanya dikelola KONI semata. Sebagian besar dari dana hibah justeru diberikan pada seluruh Cabor.

Bahkan, seluruh Cabor serta penerima dana hibah juga telah menandatangani Pakta Integritas. 

Salah satu poin penting di dalamnya adalah pernyataan Ketua Cabor untuk mempertanggungjawabkan dana hibah yang diterimanya.

"Pihak penyidik harus memintai keterangan pengurus sebelumnya. Karena pada tahun 2017 terdapat pergantian pengurus KONI," tutupnya (teddy setiawan)

Post a Comment