Ads (728x90)

PADANGPOS.COM (PADANG)---Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) di tingkat kabupaten/kota tidak memiliki kewajiban melaporkan pengelolaan zakat kepada DPRD. Jika DPRD mengundang untuk "hearing" itu sah-sah saja, namun tidak ada kewenangannya memeriksa dan menilai kinerja Baznas.

Hal ini dikatakan Ketua Baznas Provinsi Sumatera Barat Prof. DR. H. Syamsul Bahri Khatib saat dikonfirmasi wartawan terkait pengelolaan zakat, di kantornya di Masjid Raya Sumatera Barat, Rabu , 25 April 2018 lalu. 

Menurut mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Barat ini, sebagaimana dituangkan pada Peraturan Baznas Pasal 5 ayat (3), Baznas Kabupaten/Kota menyampaikan laporan pengelolaan zakat kepada Baznas Provinsi dan Bupati/Walikota. Tidak disebutkan melaporkan ke DPRD karena Baznas bukanlah pengelola Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

"Sebetulnya Baznas tidak berkewajiban memenuhi panggilan DPRD tetapi untuk menghormati undangan dan sekadar mendengarkan tentang program dan pencapaian Baznas, tidak ada salahnya," kata Syamsul Bahri mengomentari terkait ngototnya DPRD Kota Padang memanggil Baznas Kota Padang baru-baru ini.

Perihal cecaran pertanyaan DPRD Padang terhadap pengurus Baznas Kota Padang beberapa waktu lalu, Buya Syamsul Bahri menanggapi hal itu biasa saja. Barangkali anggota dewan juga ingin mengetahui sejarah kepengurusan dan perkembangan Baznas. Akan tetapi, bila Baznas tidak memenuhi undangan itu, tidak ada sanksinya.

Lebih lanjut pria yang akrab disapa Buya itu menjelaskan, zakat bukan saja untuk pribadi dan golongan tetapi berdampak sosial bagi peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup mustahik. Zakat juga merupakan perintah dalam Alquran yang beberapa kali diulang bersamaan dengan perintah menunaikan shalat.

"Pengelolaan zakat bukan saja amanat Undang - Undang tetapi diatur dengan fiqih didasarkan pada perintah dalam Alquran," jelasnya.

Apakah Basnaz rentan intervensi, baik oleh kepentingan politik maupun kepentingan kekuasaan ? Buya menjawab tangkas, penyaluran zakat harus sesuai ketentuan, yaitu bagi asnaf yang delapan, dan setelah disurvey lebih dulu.

"Kita tidak melihat siapa yang merekomendasikan tetapi bila mustahik yang memang berhak menerima zakat maka kita akan salurkan," tegasnya.

Jadi, hampir tidak ada peluang intervensi atau penyimpangan, katanya, karena hasil pengumpulan dan penyaluran serta pencapaian program semuanya dilaporkan ke Baznas Provinsi untuk tingkat kabupaten/kota, ke Baznas pusat untuk tingkat provinsi serta dilakukan audit oleh kantor akuntan publik. 

Dia juga menyebut, Baznas Kota Padang justru yang paling baik laporannya dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan mendapatkan Baznas Award Nasional.

"Saat ini Baznas Kota Padang adalah yang terbaik, jadi ikon di Sumatera Barat," imbuhnya.

Terkait penyaluran dana Baznas untuk membantu di luar daerah lingkupnya, Buya Syamsul Bahri Khatib mengatakan, itu boleh saja. Sembari mengutip Alquran, surah At-Taubah ayat 60 yang berbunyi; “Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu’allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” 

"Ada untuk fi sabilillah atau yang berjuang di jalan Allah dan membantu sesama muslim. Sedangkan yang diutamakan memang mustahik yang ada di sekitar kita. Ayatnya demikian, ambillah zakat dari yang berpunya dan berikan kepada orang fakir dan miskin," tutup Buya.

Sementara itu secara terpisah, terkait proses seleksi pengurus Baznas Kota Padang yang sempat jadi pertanyaan anggota dewan dijelaskan Ketua Baznas Kota Padang Epi Santoso. Menurutnya, proses seleksi dilalui dengan memenuhi persyaratan diantaranya sudah berusia lebih dari 40 tahun dan tidak menjadi pengurus partai politik atau aktif sebagai kader partai politik.

"Saya sendiri sudah membuat pernyataan tidak aktif di partai politik dengan menandatangani surat pernyataan bermaterai," kata Epi.

Dari sepuluh nama waktu itu, kata Epi, terpilih lima nama setelah hasil seleksi tim pansel. Lima nama, termasuk Epi Santoso, dikirim Walikota Padang ke Baznas pusat untuk rekomendasi. 

"Kami dipanggil untuk wawancara dengan tim yang diantaranya ada Ketua Baznas Provinsi," papar Epi.

Setelah keluar rekomendasi pusat kemudian dilantik dengan SK Walikota Padang. Namun, diakui Epi, pihaknya tidak pernah mengetahui surat rekomendasi pusat tersebut karena itu sebatas sampai ke walikota. Sedangkan SK Walikota tentang pelantikan pengurus itu memang sampai ke tangan pengurus. "SK Walikota untuk penetapan pengurus bisa kami perlihatkan karena memang sampai ke tangan pengurus," tukasnya.(rel)

Post a Comment