Ads (728x90)

PADANGPOS.COM (Padang)---Ketua Serikat Media Siber Indonesia Sumatera Barat, selain mengucapkan rasa berlangsungkawa, juga mengimbau semua pemilik media di Ranah Minang untuk menggalang solidartitas terhadap tragedi meninggalnya, wartawan Kemajuan Rakyat, Muhammad Yusuf (42) di dalam jeruji besi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kotabaru, Kalimantan Selatan, Minggu, 10 Juni 2018.

"Secara organisasi, kita dukung sikap SMSI Pusat dan sebagai pemilik media online di Ranah Minang, kita pun harus menggalang solidaritas dan bersikap," kata Ketua SMSI Sumbar, Yal Aziz kepada Padangpos.com.

Menurut Yal Aziz, secara lisan semua pengurus SMSI Sumbar dan pemilik media online sudah diberitahu tentang musibah yang menewaskan Muhammad Yusuf, wartawan Kemajuan Rakyat, yang menghembuskan nafas terakhir di LP Kelas IIB Kotabaru. "Semua teman-teman pengurus dan pemilik media online yang ada di Ranah Minang, selain ikut berlangsungkawa, juga meminta kepada aparat penegak hukum bersikap dan bertindak tegas," kata Pemimpin Redaksi Padangpos.Com ini.

Secara terpisah, Ketua IKW, Ecevil Demirel, juga menyampai rasa duka mendalam dan minta kepada aparat hukum bersikap dan bertindak tegas. "Apa yang terjadi di Kalsel tersebut, juga bisa terjadi di Sumatera Barat dan makanya kita harus menggalang solidaitas dan bersikap," tegasnya.

Nada yang sama juga disampaikan Taf Chaniago pemimpin redaksi Impiannews.com. Katanya, tragedi tewasnya wartawan Muhammad Yusuf di tahanan, suatu fakta yang harus diungkap kebenarnnya. Maksudnya, tentu ada persoalan serius, sehingga menewaskan almarhum. "Kita di Sumbar harus menggalang aksi solidaritas dan bersikap tegas," kata anak Pauh Kota Padang ini.

Berdasarkan informasi dari SMSI Pusat,  almarhum Muhammad  Yusuf, seorang wartawan yang bertugas di Kota Baru, Kalimantan Selatan, saat sedang menjalani proses hukum atas dugaan pelanggaran UU ITE.  

Almarhum ditangkap dan diajukan ke pengadilan atas pengaduan sebuah perusahaan perkebunan sawit milik konglomerat lokal, Andi Syamsuddin Arsyad atau lebih dikenal dengan nama Haji Isam. 

Sebelum menghembuskan nafas terakirnya, almarhum M. Yusuf  mendekam di tahanan hingga meninggal karena tulisan-tulisannya yang membela hak-hak masyarakat Pulau Laut yang diusir secara sewenang-wenang oleh pihak PT. MSAM, milik Haji Isam. 

Yusuf disangkakan Pasal 45 A UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik. Almarhum M Yusuf terancam pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar. 

SMSI Sumbar sepenuhnya mendukung sikap tegas SMSI Pusat menyatakan sikap sebagai berikut:

1.   Kekerasan tidak dibenarkan kepada siapa pun. Kepada wartawan maupun kepada warga negara biasa. Kepada wartawan yang mengikuti  sertifikasi wartawan maupun yang belum. Apakah ada tindakan kekerasan atau kesalahan prosedur penanganan dalam kasus ini? Oleh karena itu, kami menuntut Kepolisian Republik Indonesia untuk mengusut secara tuntas kasus kematian Muhammad Yusuf. Keadilan harus diberikan kepada korban dan keluarganya. Sebaliknya, hukuman setimpal mesti diberikan kepada yang bersalah dalam kasus ini.

2.   SMSI juga menuntut Polisi untuk menyelidiki apakah ada penggunaan kekuatan ekonomi atau bisnis dalam kasus tewasnya Yusuf. Sebab Yusuf tewas setelah menulis berita yang kritis tentang konflik antara masyarakat dan PT MSAM. Sebagaimana diketahui PT MSAM merupakan perusahaan perkebunan sawit milik Andi Syamsudin Arsyad (Haji Isam), pengusaha ternama di Kalimantan Selatan dan memiliki kedekatan dengan aparat Kepolisian.

3.    SMSI memohon dengan seksama perhatian Dewan Pers terhadap kasus ini. Dewan Pers mesti memberikan perhatian dan menunjukkan tanggung-jawabnya, meskipun misalnya saja terbukti korban belum memiliki sertifikat wartawan profesional atau media tempatnya bekerja belum terverifikasi oleh Dewan Pers. Wartawan atau media yang belum profesional mesti dibina dan diarahkan untuk menjadi profesional, bukan sebaliknya, dibiarkan begitu saja.

4.   SMSI menghimbau kepada segena unsur pers nasional, pers Kalimantan Selatan khususnya agar senantiasa berpegang kepada UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik dalam menjalankan fungsi control kekuasaan dan melayani hak public atas informasi.

Demikian pernyataan SMSI, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Jakarta, 11 JUni 2018 SMSI Pusat. Ttd Auri Jaya, Ketua Umum dan Firdaus, Sekretaris Jenderal. (Tio)

Post a Comment