Ads (728x90)

PADANGPOS.COM (Pariaman)---Makin maraknya penyebaran berita-berita hoaks yang dapat meresahkan masyarakat harus ada langkah-langkah penertiban media. Sehingga masyarakat bisa terlindungi dari berita hoaks tersebut.

Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Barat Heranof Firdaus mengungkapkan hal itu pada  Konferensi V PWI Padang Pariaman/Kota Pariaman, Sabtu (28/7/2018) di Pariaman. Konferensi yang  juga dihadiri  Dewan Kehormatan PWI Sumbar Gusfen Khairul, Sekretaris PWI Sumbar Widia Navies, wartawan media cetak, elektronik dan online di Pariaman.

Menurut Heranof, verifikasi media dan uji kompetensi wartawan (UKW) yang dilakukan  Dewan Pers merupakan upaya melindungi masyarakat dari berita hoaks. Media yang diverifikasi tentu memiliki identitas yang jelas, penanggungjawab jelas. “Saat ini ada sekitar 45.000 media di Indonesia. Dari data itu, lebih dari 35.000 merupakan media online. Media online sebanyak itu belum semuanya yang terverifikasi sesuai dengan standar perusahaan pers,” kata Heranof.

“Sedangkan UKW sebagai langkah menertibkan wartawan yang memang menjalankan profesi dan memiliki kemampuan sebagai wartawan. Karena dalam prakteknya di lapangan ada yang mengaku wartawan, tapi tidak memiliki kompetensi sebagai wartawan,” katanya.

Heranof mengakui ada pihak yang saat ini gencar menolak verifikasi dan UKW. Padahal yang verifikasi dan UKW itu hasil kesepakatan wartawan tahun 2010 di Palembang. Jadi, wartawan dan media sendiri yang membutuhkan verifikasi dan UKW. PWI sebagai organisasi profesi wartawan tertua di Indonesia, memang berada di belakang UKW. Ini yang penting dipahami oleh semua pihak.

Ketua PWI Padang Pariaman terpilih Ahmad Damanhuri Tuanku Mudo menambahkan, wartawan Pariaman sepakat melawan berita hoaks dengan kebersamaan. “Ke depan kita terus meningkatkan kebersamaan yang sudah terbina dengan baik. Terutama terkait dengan hoaks,” kata Damanhuri ini. (sitinjau.net)

Post a Comment