Ads (728x90)

PADANGPOS.COM (Padang)----Sebagai Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo menilai Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) di Sumatera Barat selama 2 tahun terakhir sudah menunjuk kondisi yang semakin membaik.

"Bahkan Indek Kebebasan Pers 2016 lalu , dengan skor 58.02 berarti sedang atau agak bebas. Kemudian di tahun 2017 terjadi perbaikan kondisi, skor 70.05 yang berarti baik dan cukup bebas," kata Ketua Dewan Pers  Yosep Adi Prasetyo, di Hotel Grand Inna Muara,   Sabtu, l8 Agustus 2018.

Berdasarkan hasil survei Focus Group Discussion (FGD) bersama dengan anggota Dewan Pers Pusat, menyangkut perjalanan pers selama satu tahun terakhir sedang berlangsung, yang meliputi indikator; Lingkungan Fisik dan Politik; Lingkungan Ekonomi; Lingkungan Hukum.

Dari beberapa indikator tersebut terdapat item yang menunjukkan pada kondisi pers di suatu daerah, seperti kebebasan berserikat, kekerasan terhadap wartawan, akses informasi, pelatihan jurnalistik, keberagaman kepemilikan perusahaan pers, tata kelola perusahaan, dukungan lembaga peradilan, kriminalisasi dan intimidasi terhadap pers, ketaatan pada UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, serta peraturan dan kebijakan jurnalisme.

Dari data IKP yang dikeluarkan Dewan Pers, 2017 lalu tersebut sudah meliputi wilayah nasional 30 provinsi. "Barulah tahun ini, survei bersama perguruan tinggi di seluruh Indonesia, termasuk dengan Unand untuk Sumatera Barat, mencakup seluruhnya 34 provinsi," jelas Ketua Dewan Pers yang akrab disapa Stanley.

Sementara Koordinator Peniliti dari LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat) Universitas Andalas Padang, Prof Nursyirwan Effendi, menyatakan ini merupakan kerjasama ketiga kalinya dengan Dewan Pers.

LPPM Unand sudah memilih sejumlah narasumber (informan ahli) dari berbagai kalangan di Sumatera Barat, seperti wartawan senior Hasril Chaniago, Kepala Biro Humas Setda Prov.Sumbar Jasman, Ketua PWI Sumbar, Heranof Firdaus, anggota DPRD Sumbar Afrizal, dari organisasi pers, Ketua  SMSI Sumbar, Yal Aziz, AJI Padang Andri El Faruqi, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Padang Roni Saputra, SH,MH,  Ketua IJTI Jhon Nedy Kambang, dan dari KPI Provinsi Sumbar, Adrian 'Uunk' Yonas.

"Hasil FGD ini akan diolah sesuai dengan metodologi riset dan dicompilasi secara nasional dengan data dari provinsi lainnya di tanah air," ungkap Ketua LPPM Unand, Dr. Ir. Ing. Uyung Gatot S.Dinata, MT.

"Tepat sekali diskusi Kemerdekaan Pers dilaksanakan tanggal 18 Agustus, setelah peringatan Hari Kemerdekaan RI, 17 Agustus, kemarin," canda Prof.Nursyirwan, memberi semangat peserta FGD.

Sedangkan mengenai perkembangan perusahaan pers di tanah air, Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo menyatakan sudah berkisar 47 ribu media massa yang terdiri atas 2.000 media cetak, 43.300 media siber (online), 3.056 stasiun radio dan 523 stasiun televisi.

Dari 43.300 media siber tersebut, Dewan Pers mencatat melalui verifikasi hanya 168 media siber profesional. "Suburnya pertumbuhan perusahaan pers di Indonesia di satu pihak menunjukkan tingginya kemerdekaan pers dibandingkan dengan negara lain, namun di pihak lain banyak pula media memerlukan verifikasi," ungkap Stanley.

 Ada 4 Peraturan Dewan Pers menyangkut verifikasi, yaitu Kode Etik Jurnalistik, Standar Perusahaan Pers, Standar Kompetensi Wartawan, dan Standar Perlindungan Profesi Wartawan. (M1.com/prb)

Post a Comment