Ads (728x90)

PADANGPOS.COM (Padang) -- Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sumatera Barat Zul Aliman menegaskan, Satpol PP harus menjaga netralisasi dalam pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2019. Bahkan dikatakannya, akan menindak tegas apabila ada anggota Satpol PP Sumbar yang ikut berkampanye atau mendukung salah satu calon presiden, calon anggota DPR RI, DPRD atau DPD RI.

"Anggota Satpol PP dilarang berkompanye dalam bentuk apapun. Kalau ada akan kami tindak tegas," ujar Zul Aliman, diruanganya, Jumat, 1 Februari 2019.

Sebelumnya, ia telah mengikuti acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Satpol PP dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) se Indonesia yang digelar di Hotel Mercure Convention Center Ancol Jakarta, Rabu, 30 januari 2019. 

"Kegiatan Rakornas ini diikuti seluruh kepala Satpol PP se-Indonesia yang berlangsung selama tiga hari, sejak tanggal 29 sampai 31 Januari 2019," ujar Zul Aliman.

Rakornas dibuka langsung oleh Kepala Staf Kepresidenan Bapak Moeldoko yang didampingi oleh Mendagri Tjahjo Kumolo, sekaligus memberi arahan dalam Rakornas Satpol PP dan Satlinmas untuk siap menghadapi Pemilu 2019.

Menyikapi hal tersebut Zul Aliman mengatakan, Satpol PP Sumbar harus ikut dalam mensukseskan penyelenggaraan Pemilu 2019. Hal itu sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, merupakan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar.

"Untuk itu seluruh jajaran Satpol PP dan Satlitmas Provinsi Sumbar diharapkan senantiasa meningkatkan kesiapsiagaan dalam menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat," ujar Zul Aliman.

Sementara sebelumnya, Mendagri Tjahjo Kumolo berpesan bahwa Satpol PP bertugas menegakkan peraturan dalam hal penyelenggaraan pemerintahan di daerah, serta mengingatkan Satpol PP harus tetap menjaga netralitas dengan menjalankan tugas untuk mengamankan Pemilu 2019 di wilayah masing-masing.

Selain itu, dikatakan Satpol PP juga berperan dalam mengamankan Pemilu 2019 akan menjadi berat karena penyelenggaraan Pemilu juga akan mengancam ketertiban umum serta masyarakat. Ia juga meminta agar Gubernur dapat berkoordinasi dengan Bupati/Walikota di daerah masing-masing.

Tujuannya, untuk mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap ancaman apapun yang menganggu Pemilu 2019, dan memerintahkan kepada seluruh jajaran Satpol PP dan Satlinmas untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

"Mendagri menegaskan Satpol PP harus netral, tidak boleh ikut sama sekali untuk berkampanye apa lagi sebagai tim paslon, namun yang harus diwaspadai adalah keamanan, netalitas Aparatur Sipil Negara (ASN), intimidasi, SARA, dan politik uang,” tegas Mendagri. (Nv/fardi)

Post a Comment