Ads (728x90)

IZINKAN kami pada bagian ini memaparkan dengan terang ke hadapan persidangan yang berwibawa ini, bagaimana kronologis awal perkara a quo terjadi hingga berujung ke pengadilan, dan bagaimana penegakan hukum dijalankan secara “tidak berkeadilan, tebang pilih, bertendensi” menjadikan aparat penegak hukum sebagai “alat” untuk memukul lawan politik, dan substansi perkara yang dipaksakan, agar terdakwa dapat diproses hukum.

Beberapa waktu setelah dibeli, tanah tersebut difungsikan oleh Drs. Rusma Yul Anwar sebagai peladangan dengan menanam cengkeh. Pada sekirat akhir Maret 2016, Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd, sepulang dari peladangan, melihat 14 (empat belas) mobil pariwisata parkir di pinggir jalan Carocok Tarusan dengan siswa-siswi yang berpakaian pramuka tidur di jalanan. Ternyata, siswa-siswi tersebut berasal dari Pekanbaru yang ingin berkemah di kawasan wisata Mandeh, namun karena lokasi kemping tidak ada di Mandeh membuat mereka tidur di jalan.

Bahwa, berawal dari kejadian tersebutlah muncul ide dari Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd membuat areal perkemahan pramuka di tanah miliknya tersebut, sesuai dengan dorongan batin dari profesi guru dan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Pesisir Selatan yang diemban Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd sebelumnya. Harapannya, dengan adanya areal perkembahan dapat meningkatkan ekonomi nelayan sekitar, berupa jasa penyewaan transportasi kepada peserta perkemahan tersebut dengan menggunakan boat mereka.

Tebang Pilih Penegakan Hukum

Bahwa, setelah menguatnya desakan dan kecurigaan publik terkait mengapa hanya Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd yang diproses hukum, kemudian Bupati Pesisir Selatan mengirimkan surat Nomor: 660/152/DLH-PS/2018 tertanggal 17 April 2018 perihal laporan Perusakan Lingkungan Hidup di Kawasan Mandeh kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Jaksa Agung RI. Ada 4 orang terlapor dalam surat tersebut, yaitu Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd sebagai Wakil Bupati Pesisir Selatan, Nasrul Abit sebagai Wakil Gubernur Sumbar, Yogan Askan sebagai pengusaha, dan Deni sebagai Mantan Kapolres Pesisir Selatan.

Akan tetapi, hingga saat ini, hanya Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd yang diproses hukum dan ditetapkan tersangka hingga terdakwa. Publik bisa menilai bagaimana kedudukan Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd selaku Wakil Bupati Pesisir Selatan sekaligus Ketua DPC Partai Gerindra Pesisir Selatan, yang berpotensi paling kuat menjadi penantang petahana Bupati Pesisir Selatan H. Hendrajoni, S.H.,M.H. dalam Pilkada 2020 yang akan datang. Terlapor lain memang tidak ada yang berpotensi menjadi penantang petahana dalam Pilkada Pessel mendatang.

Padahal, diantara empat orang terlapor tersebut, belum termasuk Dinas PU Sumbar, mangrove di lahan Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd yang paling kecil kerusakannya. Namun segala cara dilakukan agar Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd diproses hukum, termasuk indikasi mark up luas mangrove rusak yang dituduhkan kepada terdakwa Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd, dengan memasukkan halaman dan pelataran dekat sungai yang dikeruk sebagai eks hutan mangrove.

Dikutip Dari Keberatan Penasehat Hukum Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd, pada Persidangan Agenda Eksepsi di Pengadilan Negeri Padang Pada Hari Selasa, Tanggal 24 September 2019.

Post a Comment