Ads (728x90)

PADANGPOS.COM (Padang) -- Menindaklanjuti keluhan nelayan bagan yang tergabung dalam Asosiasi Masyarakat Nelayan Danau Singkarak (Amanads) beberapa waktu lalu terkait penertiban alat tangkap bagan. DPRD Sumbar mengundang Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumbar, Yosmeri untuk dimintai keterangannya, Kamis, 19 September 2019.

Rapat tersebut di pimpin oleh Wakil Ketua Sementara DPRD Sumbar Irsyad Syafar, bersama anggota DPRD Arkadius Dt Intan Bano, Wakil DPRD Sumbar defenitif usulan dari PAN, Indra Dt Rajo Lelo dan didampingi Sekretaris DPRD, Raflis.

Dalam penjelasan Kepala DKP Sumbar Yosmeri, bahwa upaya penertiban itu dilakukan untuk menindaklanjuti Peraturan Gubernur (Pergub) tentang alat tangkap bagan yang beroperasi di Danau Singkarak.

"Kami sudah beri tenggang waktu sejak tahun 2017, sementara Pergub no 81 tahun 2017, dan diteruskan ke kabupaten Solok dan Tanahdatar untuk disosialisasikan. Karena semua tahapan telah dilalui, penertiban memang sudah harus dilakukan," jelasnya.

Lanjutnya, selama itu nelayan bagan diberikan kesempatan untuk mengganti peralatan tangkap yang mereka gunakan. Pasalnya, Alat tangkap yang mereka gunakan dapat mengancam populasi ikan bilih, apalagi menggunakan pencahayaan.

“Bagan yang menggunakan lampu mengancam populasi ikan bilih sehingga nelayan lain yang patuh pada aturan dengan tidak menggunakan lampu menjadi terancam. Belum lagi ribuan warga lainnya yang menjadi pengolah ikan,” sambungnya.

Untuk itu kata Yosmeri, penertiban terhadap pengoperasian bagan di Danau Singkarak harus tetap dijalankan pada 23 September 2019 mendatang untuk menjaga kelestarian ikan bilih.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua sementara DPRD Sumbar, Irsyad Safar mengatakan, DPRD sepakat penertiban nelayan bagan harus tetap dilakukan, untuk kelestarian ikan bilih. Meski demikian, harus ada solusi agar masyarakat nelayan tidak kehilangan mata pencarian. 

"Silahkan dilanjutkan penertiban, namun dengan cara yang elegan. Komunikasikan dengan baik agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan," ujarnya.

Irsyad meminta agar DKP memprogramkan bantuan peralatan tangkap ikan yang sesuai dengan aturan kepada nelayan kapal bagan tersebut, agar pelestarian ikan bilih dapat berjalan dengan baik dan mata pencarian masyarakat tidak diabaikan.

Dalam kegiatan penertiban itu melibatkan semua unsur diantaranya Pemprov, TNI, Polri, Pemerintah Kabupaten, walinagari, forkopimda serta tokoh masyarakat setempat.(fardi)

Post a Comment