Ads (728x90)

PADANGPOS.COM (Padang) -- Puluhan mahasiswa dan organisasi masyarakat yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil Sumatera Barat (Sumbar) menggelar aksi menolak revisi terhadap UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Presiden Joko Widodo.

Aksi tersebut berlangsung di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar, dengan membentangkan bermacam tulisan di spanduk, dan memegang bunga mawar hitam. Menariknya, mereka juga membakar kemenyan.

"Ini merupakan bukan yang pertama yang kita lakukan tetapi upaya yang sudah berulang. karena paling efektif melemahkannya adalah dari produk legislasi ketika kewenangannya dibatasi dan ketika mereka diinjeksikan sebuah badan yang bisa mengendalikan indensi KPK itu adalah upaya yang lebih serius dari kelemahan KPK itu sendiri," ujar Juru Bicara Aksi Rifai kepada awak media.

Dikatakanya, penolakan tersebut dikarenakan Capim KPK yang diloloskan oleh panitia seleksi merupakan orang-orang yang tidak memiliki semangat pemberantasan korupsi.

Lanjutnya, beberapa pernyataan dari Capim KPK seperti mengatakan bahwa KPK tidak memiliki kewenangan untuk melakukan OTT dan KPK kedepannya hanya fokus pada pencegahan tindak pidana korupsi salah satu bentuk lemahnya semangat anti korupsi capim KPK.

"Kemudian terpilihnya lima nama yang telah dikritik oleh koalisi masyarakat sipil karena memiliki rekam jejak yang buruk dalam upaya pemberantasan korupsi, adalah bukti bahwa DPR RI bersama Presiden Jokowi ingin melemahkan KPK," ujarnya.

Terkait Capim yang sudah terpilih Rifai merasa pesimis, bahwa tidak punya kuasa untuk menolak karena sudah sah diputuskan oleh DPRD. Namun, pihaknya akan mengawasi mereka secara terus menerus.

"Mudah-mudahan pengawasan yang kita lakukan bisa menimalisir potensi-potensi apa yang selama ini kita kwatirkan terhadap mereka yang akan melakukan korupsi," harapnya sembari menambahkan, ia juga berharap DPR dan pemerintah tidak melanjutkan pembahasan UU KPK tersebut. (fardi)

Post a Comment