Ads (728x90)

PADANGPOS.COM (Padang)------Saksi persidangan kerusakan mangrove Kawasan Mandeh Kecamatan Koto XI Tarusan, Pesisir Sekalatan di Pengadilan Negeri I A Padang kembali menegaskan pelataran parkir dan timbunan di pinggir jalan bukan mangrove. 

Damsirwan, salah seorang saksi mengungkapkan timbunan di pinggir jalan merupakan bekas sawah dan ladang. Sebab, sebelum ditimbun dirinya mengaku sering ke lokasi itu. 

"Ya, saya sering ke sana mengantarkan orang bekerja," ungkapnya ketika ditayai tentang mana bakau yang rusak dan mana bakau yang utuh saat ini, Padang, Kamis (24/10).

Persidangan dipimpin Hakim Ketua Gutiarso yang beranggotakan Agus Komaruddin dan Ansharullah. Menurutnya, mangrove yang rusak hanya sedikit sekali, yakni di pinggiran anak sungai yang digali.

Selain itu, tidak ada lagi. Bahkan, jauh lebih banyak yang utuh dibandingkan yang rusak. "Jadi, bukan bakau," ujar terdakwa menegaskan ketika ditanyai Penasehat Hukum.

Belum Ada Perda RDTR

Sementara, saksi lainnya, Yozki Wandri menyampaikan, pemanfaatan Mandeh sebagai kawasan pariwisata belum diatur secara ditail. 

Sebab, belum ada Perda tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) tentang Kawasan Pariwisata di Mandeh.

"Aturan yang ada baru sebatas Perda tentang Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah (RTRW) nomor 7 tahun 2011," jelasnya.

Pada sidang sebelumnya Senin, 14 Oktober 2019, jaksa penuntut juga menghadirkan saksi Jafridal. Saksi mengatakan, pelataran parkir yang ditimbun bukan mangrove seperti dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

"Bukan Pak. Itu sawah," jawabnya saat ditanya Penasihat Hukum (PH) terdakwa Rusma Yul Anwar apakah pelataran parkir yang ditimbun adalah mangrove.

Saksi Jafridal merupakan operator ekskavator. Namun, saat itu tengah bekerja di lokasi lain. Dia membantu sukarela karena menumpang alat di lahan terdakwa. Di waktu senggang, beberapa bagian bukit dipedatar dan tanahnya dibuang ke pelataran parkir.

Dalam persidangan itu juga terungkap, terdakwa tidak pernah menyuruh memotong bukit. Terdakwa mengaku hanya meminta meratakan bagian menonjol. Bantahan terdakwa dibenarkan oleh saksi.

Keterangan pelataran parkir bukan mangrove dikuatkan oleh saksi lainnya, Apri. Saksi Apri merupakan pemilik lahan sebelum dibeli oleh terdakwa.

Selain Jafridal dan Apri, JPU Fadlul Azmi Cs juga menghadirkan tiga saksi lain. Yakni, Nely Armida selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pesisir Selatan rentang 2016-2018.

Kemudian Yoski Wandri, dan Yulhardi, operator ekskavator di lahan terdakwa. Pengakuan Yulhardi dalam persidangan, aktifitas yang berujung ke meja hijau tersebut permintaan terdakwa.

Sementara saksi Nelly Armida, mengaku mengetahui ada aktifitas dugaan perusakan mangrove melalui pemberitaan di media massa serta diberi tahu oleh Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni. 

Lantaran tidak mengantongi izin lingkungan, beberapa hari kemudian, dia bersama staf memasang plang larangan beraktifitas.

Pernyataan saksi menuai tanda tanya bagi Penasihat Hukum (PH), Sutomo Cs. Sebab, katanya, dalam Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup Nomor 541 mengatur, masyarakat ataupun instansi pemerintah yang terlanjur membangun tanpa memiliki izin lingkungan, diberi kesempatan untuk mengurusnya.

Terlebih keterangan saksi membenarkan dilaksanakan penyelesaian sesuai SE pada beberapa kasus sebelumnya. "Kenapa kesempatan itu tidak diberikan kepada terdakwa?" tanya PH.

Pernyataan itu tidak dijawab tegas oleh saksi. Majelis yang memimpin sidang pun sempat mengeluarkan teguran agar saksi mempertegas jawaban.

Post a Comment